KABAR BANTEN - Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Serang meminta revitalisasi Kali Mati atau Sungai Ciujung lama di Serang Utara Kabupaten Serang dilanjutkan oleh pemerintah pusat.
Hal tersebut dikarenakan saat ini proyek revitalisasi Kali Mati yang telah dikerjakan sudah ditumbuhi eceng gondok dan terbengkalai.
Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa mengatakan, kelanjutan proyek Kali Mati pihaknya belum tahu. Untuk perkembangannya harus ditanyakan ke pihak Balai Besar Sungai Ciujung.
Baca Juga: Simak Jadwal PPDB SD dan SMP Kabupaten Serang 2023
Ia mengatakan, proyek tersebut merupakan proyek milik Dirjen Sumber Daya Air Kementrian PUPR. Saat ini proyek tersebut terhenti, namun demikian ia berharap bisa dilanjutkan.
"Harapan kita mah dilanjutkan," ujarnya kepada Kabar Banten, Selasa 23 Mei 2023.
Sementara, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Serang Nurlaelah mengatakan, proyek Kali Mati merupakan pekerjaan pusat.
Namun demikian pihaknya pernah bersurat ke DPR RI untuk mendorong kepada Kementerian PUPR supaya menindaklanjuti kembali proyek tersebut.
"Dari kita sih yang buat suratnya ditandatangani ibu bupati. Waktu itu dengan Bappeda menyampaikan suratnya," ujarnya kepada Kabar Banten.
Namun demikian sampai saat ini surat tersebut belum ada respon dari Kementrian PUPR. Surat disampaikan pada awal tahun sekitar bulan Januari-Februari
Ia berharap proyek tersebut bisa ditindaklanjuti. Sebab saat ini pekerjaan yang sudah dilakukan kembali ditumbuhi eceng gondok.
Baca Juga: Penasaran Bagaimana UMKM Dapat Bantuan Pemerintah Rp2,4 Juta? Simak Kriteria dan Cara Ceknya
Padahal proyek tersebut prosesnya sudah jalan dan disayangkan jika dihentikan.
"Mending diselesaikan sampai tuntas karena itu nantinya jadi tampungan sementara air hujan, meminimalkan banjir juga," ucapnya.
Posisi saat ini Kalimati sudah ditumbuhi eceng gondok, pihaknya hanya bisa berupaya mendorong dengan surat agar bisa dilanjutkan.
"Cuma masalahnya banyak bangunan liar juga, bangunan liar itu dana kerohimannya bukan di kita harusnya oleh yang punya pekerjaan, dari pusat juga," katanya.
Disinggung ada rencana mengirimkan surat kembali, Nurlaelah mengatakan untuk sementara belum ada arahan pimpinan.***