KABAR BANTEN - Akademisi Untirta Rangga G Gumelar menantang Pj Gubernur Banten Al Muktabar untuk debat terbuka soal permasalahan Calon Pengawas Sekolah atau Cawas.
Menurut Rangga G Gumelar, tantangan debat terbuka tersebut untuk membuka perspektif yang lebih jernih dan tuntas masalah Cawas yang berlarut-larut dan tak mendapatkan solusi apapun.
Rangga G Gumelar meyakini ada yang keliru dari sikap, kebijakan dan komunikasi Pj Gubernur Banten soal Cawas SMAN, SMKN dan Skh yang bertele-tele.
Baca Juga: Rekrutmen CASN 2023, Pj Gubernur Banten Tunggu SE MenPANRB
“Karena itu, sekali lagi saya menantang Pj Gubernur Banten debat terbuka untuk membuka perspektif yang lebih clear dan tuntas terhadap masalah Cawas yang berlarut-larut,” kata Rangga G Gumelar, melalui keterangan yang diterima Kabar Banten, Rabu 16 Agustus 2023.
Lulusan salah satu universitas di Jerman ini mengatakan, jika Pj Gubernur Banten tidak merespon tantangannya, disarankan agar mengundurkan diri.
“Karena kasihan masyarakat Banten jika segala sesuatu persoalan diselesaikan dengan kehebohan lebih dahulu,” katanya.
Beberapa hal yang disoroti terkait Cawas adalah jumlahnya yang belum ideal.
Pengawas SMAN, SMKN dan Skh di Banten, kata dia, semestinya 1 berbanding 7.
"Dalam pengertian, setiap 1 pengawas mensupervisi 7 sekolah binaan," tutur Dosen Komunikasi Media dan Pembangunan FISIP Untirta ini.
Jika 1 pengawas mensupervisi lebih dari 7 sekolah, menurutnya tugas dan fungsi pengawas kurang optimal.
Selain itu, lanjutnya, jam efektif pengawasan hanya 37,5 / minggu. Artinya tidak akan terkejar untuk lebih dari 7 sekolah.
“Rasio tersebut di atas menjelaskan bahwa 1 sekolah hanya terdiri dari 1 atau 2 pengawas saja dan sekolah tidak akan kosong karena ada asumsi banyak guru jadi pengawas,” ucap Rangga.
Selain itu, dari hasil penelusurannya sementara ini terkait formasi dan anggaran untuk menuntaskan pelantikan Cawas yang tersisa sebetulnya sudah ada.
Adapun timbulnya berbagai isu dari kinerja pengawas eksisting saat ini, seperti pengawas bersifat arogan, seringkali menduplikasi laporan dan menerima amplop, menurutnya hal tersebut persoalan yang berbeda.
“Harus dilihat dulu bagaimana konsep pembinaan yang dilakukan oleh pejabat terkait, seperti mekanisme pelaporan, format pelaporan dan tingkat pengawasan yang optimal," ujarnya
"Jika benar terjadi seperti itu, bukan saja pengawas yang harus dievaluasi, tetapi pejabat terkait, di antaranya Pj Gub dan pihak sekolah yang diawasi,” kata Rangga menambahkan.
Menurut Rangga, Pj Gubernur perlu membangun komunikasi yang positif dan terbuka, jangan mengedepankan prasangka, curiga dan berbagai alibi dalam menuntaskan persoalan.
"Jika memang tidak akan ada pelantikan segera jelaskan dengan berbagai dasar argumen yang mendasar dan yuridis, jangan bermain isu," tuturnya.
Begitu pula jika akan dilantik, apa bagian terpenting untuk membangun partisipasi aktif masyarakat untuk bisa ikut mengawasi, karena persoalan pendidikan adalah persoalan bersama antara pemerintah dan masyarakat, tidak bisa diselesaikan sendiri secara one man show.
Namun sebelum debat terbuka, Rangga mengaku akan bersilaturahmi ke mantan Gubernur Banten Wahidin Halim.
"Untuk menanyakan mengapa dahulu beliau memberhentikan Pak Al sebagai Sekda Banten,” kata Rangga G Gumelar.
Baca Juga: Deden Apriandhi Dikabarkan Diusulkan Jadi Pj Bupati Tangerang, Al Muktabar: Semua Berpeluang
Rangga meyakini akan mendapatkan penjelasan objektif alasan WH memberhentikan Al Muktabar dari jabatan Sekda Banten.
"Terlepas prosedur yang salah dan peristiwa politik yang mengikuti pemberhentian tersebut. Alasan pemberhentian, peristiwa politik yang mengikutinya serta prosedurnya merupakan hal yang berbeda,” katanya.***