KABAR BANTEN - Sejumlah Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari Partai Nasdem dapil I mendesak Bawaslu dan Gakumdu untuk segera mengelaborasi atau mendalami dugaan kasus oknum KPPS Pemilu 2024 yang mencoblos surat suara pemilih yang sedang sakit di TPS 13, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang.
"Kami mendesak Bawaslu untuk berkoordinasi dengan Gakumdu untuk mengelaborasi persoalan ini, tidak menutup kemungkinan diseluruh TPS, khususnya yang di dapil I ini terjadi demikian. Nah nanti setelah dilakukan pendalaman baru bisa kita ketahui siapa pelakunya, siapa Caleg nya,"kata Kusa Hukum Prinsipal Caleg Partai Nasdem, Mujizatullah Gobang Pamungkas kepada awak media, Selasa 20 Februari 2024.
Dikatakan Gobang, pihaknya sudah menyampaikan sejumlah alat bukti sebagai informasi awal untuk ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Pandeglang. Menurutnya, sejumlah alat bukti tersebut sudah menggambarkan bahwa kasus tersebut masuk dalam pidana Pemilu.
"Yang kami sampaikan pada hari ini adalah informasi awal, terkait dugaan pelanggaran yang menurut analisa kami ini sebetulnya masuk dalam kategori pidana Pemilu. Alhamdulillah tadi diterima dengan baik oleh Bawaslu,"ungkapnya.
Gobang menyampaikan, bahwa dalam pertemuan tersebut pihaknya juga sudah mendapatkan jawaban dari Bawaslu, yang dimana Bawaslu telah menentukan keputusan untuk dilakukannya PSU di TPS 13 tersebut.
"Kami tentunya sangat mengapresiasi langkah sigap dan cepat dari Bawaslu. Namun demikian, karena kasus ini ada unsur-unsur pindana nya sehingga masuk dalam kategori pidana Pemilu, sehingga perlu didorong tidak hanya selesai di PSU, tetapi sampai ke ranah hukum,"ujarnya.
"Jadi kami meminta dan memohon kepada Bawaslu untuk menyampaikan rekomendasi kepada Gakumdu tentang siapa saja yang bermain dalam kasus ini. Tentu saja yang bisa menjelaskan adalah penyidik, tadi kami sudah membantu dengan membawa alat bukti dan saksi yang mengetahui peristiwa kasus ini, tadi sudah kami serahkan dan diterima oleh Bawaslu,"sambungnya.
Gobang juga meminta kepada Bawaslu untuk menyampaikan rekomendasi kepada KPU agar yang ditunjuk menjadi petugas PSU ini bukan petugas KPPS yang sebelumnya bertugas di TPS 13.
"PSU ini harus dengan format baru, kalau misalnya PSU berjalan, tetapi petugas KPPS nya masih yang lama, sama saja kita ragukan. Tidak legitimate, seratus kali PSU pun akan tetap sama hasilnya. Maka dari itu, Bawaslu harus mendorong KPU untuk mengganti seluruh perangkat yang sudah ada karena ini cacat secara norma,"tegasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Pandeglang Febri Setiadi mengaku, bahwa pihaknya akan menyampaikan informasi awal tersebut kepada Gakumdu yang terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian dan Bawaslu, untuk bersama-sama mengkaji informasi awal yang diajukan oleh sejumlah Caleg Nasdem yang merasa dirugikan tersebut.
"Informasi awal ini pasti akan bawa ke Gakumdu untuk dikaji lebih dalam. Namun, saat ini kita fokus ke PSU karena ini berkaitan dengan waktu, yang jedanya sangat singkat hanya 10 hari, yang mana sudah kita tetapkan bahwa PSU akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 mendatang,"tandasnya.***