Network
KABAR BANTEN - Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto menerjunkan seribu prajurit TNI untuk membantu mengamankan Pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2020 di banten yang akan dilaksanakan 9 Desember 2020.
Hal itu dilakukan agar pada pesta demokrasi atau Pilkada Serentak 2020 di Banten tersebut dapat berjalan kondusif.
"Jadi, untuk TNI di wilayah Banten 1.000 personel, sesuai undang-undang kami memberikan bantuan kepada Pemda untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Banten. Membantu polisi sesuai undang-undang yang ada di kami," ujar Pangdam usai Apel Kesiapsiagaan TNI-Polri-Pemda dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak 2020 di Banten, di Alun-alun Barat Kota Serang, Rabu, 25 November 2020.
Baca Juga : Nikmati Gratis Ongkir Sepuasnya dan Cashback Kilat di Shopee Gajian Sale!
Personel yang diturunkan, dikatakan dia, berasal dari Kodim, Satuan Operasional Batalyon 320 dan sebagainya, dikerahkan untuk pengamanan Pilkada. Sebab, mulai dari proses pendaftaran, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan calon disitu banyak terjadi kerawanan.
"Maka, kami perlu melakukan pengamanan. Tiga daerah itu juga kami lihat dari perkembangan situasi, seperti yang dikatakan wakil gubernur saat ini kondisinya masih terkendali. Jadi kami menjaga stabilitas keamanan itu sesuai dengan tugasnya," ucapnya.
Seluruh kegiatan Pilkada Serentak 2020 di Banten, termasuk pengamanan, kata dia, disesuaikan dengan adaptasi kebiasaan baru dan memperketat protokol kesehatan.
"Misalnya satu ruangan biasanya 100 orang, maka dikurangi 40 atau 50 persen. Persebaran pun disesuaikan dengan daerah, sesuai yang dikatakan oleh wakil gubernur, yaitu ada tiga kota dan kabupaten masing-masing," tuturnya.
Baca Juga : Gubernur Banten: UMK 2021 Sudah Final, tak Akan Direvisi
Pengamanan mulai dilaksanakan pada saat ini hingga masa tenang nanti. Kemudian, pada pencoblosan dan penetapan calon kepala daerah di masing-masing kabupaten/kota.
"Kalau ada yang berkerumun, tentu akan diingatkan. Kepada warga Banten pemerintah saat ini sudah banyak mengeluarkan anggaran. Oleh sebab itu, kita harus berpartisipasi menjaga protokol kesehatan," tuturnya.
Apabila masyarakat tidak mengindahkan peringatan dan protokol yang diingatkan oleh pemerintah daerah dan unsur TNI serta Polri, maka tindakan tegas pun akan dilakukan. "Tetapi jika peringatan tidak mau mengikuti baik oleh polisi atau pun Satpol PP, maka di-backup TNI akan memberikan tindakan tegas," katanya.
Pergub protokol kesehatan
Wakil Gubernur Banten Andika Harzumy mengatakan, saat ini Pemerintah daerah (Pemda) sedang berusaha melaksanakan Pilkada serentak agar dapat berjalan dengan lancar dan kondusif, maka peran masyarakat juga penting dalam penerapan protokol kesehatan. "Tentu, protokol kesehatan harus dijalankan," ujarnya.
Baca Juga : Pilkada Kabupaten Serang 2020, KPU : Silahkan Rekam dan Catat Isi Debat Publik
Terkait pelaksanaan penegakan protokol kesehatan, pemerintah juga telah membuat Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan Daerah (Perda) mengenai protokol kesehatan yang menjadi landasan hukum bagi Pemda, TNI dan Polri dalam melaksanakan pendisiplinan kepada masyarakat.
"Konteks ini di dalamnya mengatur penanganan sanksi, sanksi ini untuk mengedukasi sebelum vaksin itu ada," tuturnya.
Sementara itu, seorang tokoh Banten H. Embay Mulya Syarief mengapresaisi dan apel siaga TNI/Polri dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak 2020 di Banten.
"Saya juga meminta agar penegakan hukum dilaksanakan dengan tegas kepada para korlap pengerahan massa di Provinis Banten, yang melanggar protokol kesehatan," ucapnya.
Dia sangat berharap masyarakat Banten tetap tenang, aman, damai dan Kondusif. Dengan pelaskanaan Pilkada Serentak 2020 di Banten yang digealr di empat kabupaten/kota, di juga berharap dapat berjalan lancar.***
