Network
KABAR BANTEN - Dua hasil pilkada serentak 2020 di Banten yaitu Pilkada Pandeglang dan Tangsel dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Untuk menghadapi gugatan Pilkada Pandeglang dan Tangsel, Bawaslu Banten mulai melakukan persiapan yakni telah menyusun keterangan berdasarkan pokok aduan, sementara KPU Banten mulai memilah alat bukti.
Di Pilkada Tangsel pasangan Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan dinyatakan sebagai pemenang sedangkan di Pilkada Pandeglang Irna Narulita-Tanto W Arban dinyatakan sebagai pemenang.
Gugatan hasil di Pilkada Kabupaten Pandeglang ke MK dilayangkan oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Thoni Fathoni Mukson-Imat Miftahul Tamamy. Sementara Pilkada Kota Tangsel dilayangkan paslon nomor urut 1 Muhammad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.
Baca Juga : Gugatan Hasil Pilkada 2020, Berikut Tahapan dan Jadwal Persidangan di MK
Ketua Bawaslu Banten Didih M Sudi mengatakan, hasil pilkada di Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan dibawa ke-MK.
"Ada (gugatan ke MK), Pandeglang dan Tangsel (Kota Tangerang Selatan)," kata Didih kepada wartawan, Senin 11 Januari 2021.
Rincian gugatan secara resmi akan diumumkan oleh MK dengan diterbitkannya buku register perkara konstitusi (BRPK). Dokumen itu rencanannya akan diterbitkan pada 18 Januari.
Kata Didih, berkaitan gugatan tersebut pihaknya telah menyusun keterangan sesuai pokok aduan. Keterangan akan disampaikan sebelum sidang dilakukan. "(Keterangan tengang) poses pengawasan dan berjalannya tahapan," katanya.
Baca Juga : Hasil Pilkada Pandeglang dan Tangsel Digugat ke MK, Ini Tanggapan KPU Banten
"Kalau ada gugatan ke MK (penetapan pemenang pilkada) menunggu nanti sengketa persidangan selesai. Jadi prosesnya masih panjang," ucapnya.
Jika hasil pilkada tak digugat maka penetepan pemenang bisa dilakukan. Hal ini sesuai Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020.
Pada pasal 52 ayat 5 berbunyi, penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan paling lama satu hari setelah Mahkamah Konstitusi melakukan registrasi perkara perselisihan hasil pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi.
Baca Juga : Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Serang, KPU Masih Tunggu Ini dari MK
"Lalu pada pada ayat 6 berbunyi, dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada MK, penetapan paslon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan paling lama tiga hari setelah salinan putusan MK diterima," tuturnya.
Ia tak menampik, terdapat ketentuan persyaratan dalam melayangkan gugatan ke MK. Diantaranya, prosentase perolehan suara hanya berselisih 0,5 hingga 2 persen, tergantung dari daftar pemilih tetap (DPT) daerah penyelenggara.
"Selisih lebih dari batas yang dipersyaratkan biasanya tetap diterima saja oleh MK. Meski nanti ada persidangan pertama seperti dismissal dan selanjutnya," katanya.
Baca Juga : Banyak Data tak Miliki Nilai Pembuktian, Wakil Ketua MK Ungkap Substansi Sengketa Pilkada
Anggota KPU Banten Masudi membenarkan, hasil Pilkada Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang dibawa ke MK. Penerbitan BRPK hingga kemarin belum diterbitkan oleh MK. "Iya digugat ke MK," ucpanya.
KPU siap menghadapi gugatan tersebut. Akan tetapi sampai kemarin KPU belum mengetahui detail permohonan yang diajukan. Karena masih menunggu informasi lebih lanjut dri MK.
"Sejauh ini KPU sudah menyiapkan semua alat bukti. Tinggal nanti dipilih mana yang relevan dengan permohonan yang diajukan pemohon," ucapnya.***
