Network
KABAR BANTEN - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI bahas “Pengendalian Subsidi Energi di Indonesia” dengan melibatkan Pakar Ekonomi, yang di antaranya adalah pakar kebijakan publik yang juga dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Gandung Ismanto.
Selain dari Untirta, hadir pula Senior Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI), Sunarsip, dan pakar kebijakan publik Universitas Indonesia, Nurkholis. Focus Group Discussion (FGD) dipimpin Ketua BAKN Marwan Cik Asan.
Dalam forum tersebut, terungkap bahwa masih terdapat masyarakat miskin dan rentan yang belum mendapatkan subsidi. Sementara, ada sekitar 40 persen penduduk terkaya menikmati hampir 40 persen subsidi
Baca Juga: Gunung Anak Krakatau Terpantau Aktif, Statusnya Naik, Warga Diimbau Tak Mendekat
Menurut Gandung Ismanto, problem utama dari kebijakan pengelolaan subsidi energi terletak pada kebijakan subsidi energi itu sendiri. Problem utama itu, adalah kebijakan yang mengandung risiko lebih besar dibanding kemaslahatan yang dihasilkan serta implementasinya.
Baca Juga: Ada Ruangan Khusus di Wisma Atlit, Diperuntukan untuk Apa Ya? Ini Penjelasannya
“Mengingat fungsi primernya, maka kebijakan subsidi akan lebih efektif diarahkan pada model by target, yang metodenya diintegrasikan dengan sejumlah skema yang telah dikembangkan dalam berbagai program bantuan sosial pemerintah,” kata yang merupakan salah satu dosen di Untirta tersebut.
Baca Juga: Soroti Investasi di Banten, Ini Yang Diharapkan Komunitas Pengusaha Anyer
Dalam pandangan dia, kebijakan subsidi energy by target sangat relevan dalam jangka panjang, dalam mentransformasi perilaku konsumtif masyarakat dan inefisiensi dunia usaha.
