Network
KABAR BANTEN - Pembahasan revisi rancangan udang-undang atau RUU Pemilu yang bisa berimpilkasi pada nasib Pilkada Serentak, memunculkan banyak polemik. Sebanyak tujuh fraksi yakni PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PPP, PKB, dan PAN di DPR sepakat menginginkan Pilkada Serentak digelar 2024.
Dilansir KabarBanten.com dari laman kpu.go.id, pasca audiensi KPU-Kemendagri yang membahas akan perkembangan RUU Pemilu, Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar mengtakan, Pasal 201 ayat 8 UU 10 Tahun 2016 mengatur perihal Pemilihan Serentak.
Dalam pasal tersebut, pemilu dan pemilihan akan dilaksanakan serentak di 2024. UU tersebut, kata dia, mestinya dilaksanakan dulu.
Baca Juga: Patungan Bisnis Sabu, Dua Sekawan di Serang Diciduk Polisi
"Kalau sudah nanti setelah 2024 dievaluasi. Hasil evaluasi itu yang menentukan apakah Undang-undang 10 Tahun 2016 harus kita ubah atau tidak,” kata Bahtiar dikutip dari kpu.go.id, pada 29 Januari 2021.
Baca Juga: Sepekan Lagi Lengser, Wali Kota Cilegon Lantik Ratusan Pejabat
Menanggapi polemik akan penyelenggaraan pilkada serentak, Koordinator Penggerak Millennial Indonesia (PMI) Adhia Muzaki menilai ada yang janggal dari alasan pemerintah.
"Mengapa Pilkada Serentak dilangsungkan 2024, seharusnya dilangsungkan tahun 2022 dan 2023," ujar Adhia menyampaikan melalui pesan Whatsapp pada Selasa, 9 Februari 2021.
Kalau kemudian alasannya karena pandemic Covid-19, Adhia skakmat pemerintah dan parpol penolak Revisi RUU Pemilu. Dia mencium kejanggalan dengan alasan pandemi Covid-19, jika membandingkan dengan Pilkada serentak 2020 yang digelar dalam masa punc,ak penyebarn Covid-19.
Baca Juga: Donasi untuk Keluarga Ustaz Maaher Terkumpul Hampir Rp 400 Juta
NAmun dari klaim pemerintah dan legislatif, Pilkada 2020 berjalan tertib. Apalagi, saat itu belum ada vaksin seperti saat ini. "Lagi pula sekarang inikan sudah ada vaksin. Apalagi alasannya, seharusnya tidak ada lagi alasan dari pemerintah," katanya.
Baca Juga: Waduh! Anggaran Covid-19 Kota Cilegon Bermasalah, Inspektorat Lakukan Audit, Ini Temuannya
Adhia juga memprediksi, akan banyak indikasi yang terjadi jika Pilkada Serentak digelar pada 2024. Slah Satyunya adalah jual beli jabatan ditingkatan elit di daerah-daerah.
Baca Juga: Karo Ops Polda Banten Tinjau Kampung Tangguh di Pasar Kemis Tangerang, Cek Posko PPKM Skala Mikro
“Bila digelar 2024, indikasi jual beli jabatan ditingkat elite di daerah-daerah, justru akan semakin tinggi, dan ini harus diantisipasi oleh pemerintah, terutama Kementerian Dalam Negeri," kata Adhia.
Selain itu, jika pilkada serentak digelar 2024, Adhia menyoroti akan adanya ratusan Pelaksana Tugas (Plt) dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.
"Kebijakan Pnejabat, tidak begitu strategis dan kuat. Apalagi Penjabat itu kan sambil menunggu gelaran Pilkada Serentak 2024. Itu yang seharusnya dicatat oleh pemerintah," kata Adhia menjelaskan.***
