Network
KABAR BANTEN - Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Serang membutuhkan anggaran sekitar Rp 8 miliar untuk melanjutkan pembebasan lahan akses jalan masuk ke area Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang atau Puspemkab Serang.
Kebutuhan dana tersebut diharapkan bisa dianggarkan tahun depan.
Hal itu diungkapkan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kabupaten Serang dalam rapat pembentukan tim percepatan pembangunan Puspemkab di ruang rapat Brigjen Syam'un Kamis 18 Februari 2021.
Baca Juga: Destinasi Wisata Kuliner yang Enak dan Hemat di Kota Jakarta
Rapat dipimpin langsung pelaksana harian atau Plh Bupati Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri, Asda II Adjat Gunawan dan Kepala DPKPTB Kabupaten Serang Irawan Noor.
Sekretaris DPUPR Kabupaten Serang Hanafiah mengatakan, pihaknya sudah dua tahun sejak 2019-2020 melakukan proses pengadaan lahan akses jalan masuk.
Baca Juga: Inilah Tiga Titik Langganan Gempa di Banten, Struktur Paling Aktif di Zona Megathrust
Sampai saat ini progres pembebasan lahan tersebut hampir 80 persen sudah dibayar.
Luas jalan yang dilebarkan antara 5-6 meter mulai dari pom bensin hingga masjid menuju Puspemkab dan dilaksanakan pembebasan lahan sebelah kanan dan kiri jalan.
Sedangkan setelah masjid yang dibebaskan hanya sebelah kanan saja, hal itu dilakukan untuk mengurangi pemukiman penduduk yang terkena pembebasan.
Baca Juga: Blusukan Wali Kota Cilegon Terpilih, Helldy: Banyak Difabel, Lurah Harusnya Tahu
"Karena kondisi pemukiman lebih banyak di kiri. Sekarang tersisa empat bidang di depan," ujarnya dalam rapat.
Ia mengatakan, sisa kebutuhan anggaran untuk pembebasan lahan tersebut sekitar Rp 8 miliar. Diharapkan anggaran itu bisa menjadi prioritas dianggarkan tahun depan.
Baca Juga: Petani Lebak Datangi Rumah Dinas Gubernur Banten, Beri Ramuan Ini ke WH
"Yang tersisa depan milik perusahaan kebutuhan anggaran Rp 8 miliar lagi mohon bisa di prioritas untuk dianggarkan tahun depan agar semuanya oke dan tinggal proses pembayaran saja," tuturnya.
Baca Juga: Melongok Golok Raksasa Buah Karya Abah Jamhari, Kini Jadi Koleksi di Rumah Dinas Wali Kota Cilegon
Selain itu, ia juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Perkim atau Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan atau DPKPTB Kabupaten Serang terkait analisis peil banjir.
Baca Juga: MU Semakin Jauh Tertinggal dari Manchester City
Walau sebenarnya ketika konsultan melakukan studi masterplan sudah dilakukan analisis tersebut, namun ini sebagai antisipasi agar secara legal peil banjir ada untuk mengurus ke perizinan.
"Peil banjir jadi masukan dalam masterplan yang akan di sahkan. Pada dasarnya kita siap," ucapnya.
Baca Juga: Suku Baduy Punya Golok Sulangkar, Dikenal Sangat Ampuh, Asalkan tak Langgar Pantangan Ini
Sementara, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Serang Yani Setya Maulida mengatakan, dalam pembangunan Puspemkab dinasnya berkaitan dengan fungsi persampahan dan ruang terbuka hijau (RTH).
Baca Juga: Jabat Plh Bupati Serang, Entus Mahmud Sahiri Buat Gaduh Pejabat Pemkab, Minta Dipanggil Ini
"Untuk fungsi persampahan dan RTH sudah berjalan, persampahan sudah diakomodir mulai ambil sampah dari Polres. RTH di 2019 sudah ada penanaman pohon sepanjang jalan masuk. Kami ingin pastikan site plane untuk antisipasi tidak berubah," ujarnya.***
