Network
KABAR BANTEN - Di Hari ke-19 waktu kerja Helldy Agustian sebagai Wali Kota Cilegon, ia mencoba membuat sebuah terobosan, yakni mendirikan empat SMPN di Kota Cilegon di 2021 ini.
Terobosan Wali Kota Cilegon Helldy Agustian terdorong dari tidak bertambahnya jumlah SMPN sejak 2008.
Artinya, selama 13 tahun terakhir, kata Wali Kota Cilegon Helldy Agustian, jumlah SMPN hanya ada 11 di Kota Cilegon.
Baca Juga: Anggota DPRD Kota Cilegon Ini Tolak Penyerahan Jalan Aat Rusli ke Pemprov Banten
"Pertambahan SMPN itu terakhir di 2008, yakni SMPN 11. Setelah itu, tidak pernah ada penambahan SMPN lagi di Kota Cilegon," katanya kepada Kabar Banten, Jumat 26 Maret 2021.
Ini cukup krusial menyikapi banyaknya jumlah pelajar SD di Kota Cilegon. Saat ini, terdapat 150 SDN tersebar di 8 kecamatan Kota Cilegon.
"SDN-nya ada 150, tapi SMPN-nya hanya 11. Itu artinya 1 SMPN diperebutkan 13 lebih SDN. Berapa murid itu di setiap SDN," ujarnya.
Paling miris, kata Helldy, terkait tidak adanya SMPN di Kecamatan Purwakarta. Padahal di kecamatan tersebut terdapat 14 SDN.
"SDN-nya ada 14, tapi tidak ada SMPN sama sekali," tuturnya.
Parahnya lagi, terdapat siswa SMPN yang dititipkan di sekolah swasta. Para siswa dititipkan dengan harapan akan dibangunnya SMPN di Purwakarta dalam waktu dekat.
"Tapi nyatanya, lahan sekolahnya saja belum ada," ucapnya.
Oleh karena itu, Helldy ingin mengambil terobosan untuk melakukan penambahan SMPN di Kota Cilegon.
Terobosan yang dimaksud yakni melakukan sistem merger, yakni menjadikan 1 gedung SDN menjadi SMPN.
"Kami akan jadikan SDN menjadi SMPN. SDN yang menjadi target adalah dua sekolah yang lokasinya terlalu berdekatan," katanya.
Baca Juga: Milad ke-27, Yatim Mandiri Salurkan Bantuan Paket Gizi ke Anak-anak Yatim di Kabupaten Pandeglang
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, terdapat empat SD Negeri yang memiliki kriteria tersebut.
Itu berada di Kecamatan Grogol, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Citangkil dan Kecamatan Jombang.
Kepala Dindik Kota Cilegon Ismatullah membenarkan adanya pola merger tersebut. Katanya, tengah mengkaji pola itu.
Baca Juga: Sayangkan Alkes Mangkrak di RSUD Kota Cilegon, Politisi Demokrat: Jangan Asal Beli
“Kami akan kaji dulu, pendirian SMP Negeri pakai sistem merger ini. Maksud dari marger sendiri, apabila di satu lokasi terdapat dua SD Negeri, maka satu sekolah akan dijadikan SMP," ujarnya.
Menurut Ismatulloh, pihaknya terlebih dahulu akan berkonsultasi dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayan (Kemendikbud).
Jika pola tersebut dinilai tidak bermasalah, maka pihaknya akan segera menyusun Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS).
Baca Juga: Pemerintah Larang Mudik Lebaran, Berikut Tanggal Berlakunya
“Maka itu, kami tidak ingin terburu-buru. Kami perlu melaporkan serta meminta arahan dari Kemendikbud terlebih dahulu. Insya Allah, empat sekolah di beberapa kecamatan ini akan menjadi pilot project," tuturnya.
Kata Ismat, pihaknya pun akan menghitung kebutuhan kursi, perbaikan bangunan sekolah, dan lain-lain. Sebab bagiamana pun, struktur bangunan SD tidak sama dengan SMP.
Baca Juga: Waduh! Pabrik Kebanggaan Bangsa di Cilegon Diserang, Ketua DPRD: Jangan Sembarangan Bicara!
“Struktur bangunan pun jadi pertimbangan. Maka dari itu, kami akan komunikasikan ke pusat agar pendirian SMP ini sesuai aturan," ucapnya.
Terkait ketersediaan tenaga pengajar sendiri, pihaknya memiliki 70 guru PNS di sekolah SMP Swasta.
Jika rencana tersebut terealisasi, maka pihaknya akan menarik para guru itu.
"Kalau tenaga pendidiknya sih sudah tersedia," katanya.*
