Network
"KBS ini sebetulnya ingin mengelola Warnasari. Karena Warnasari rencana untuk KBS. Sehingga bagaimana caranya mencari kesalahan. Sebab jika pada akhirnya Pelabuhan Warnasari dikelolah pihak lain, maka Pelabuhan Warnasari akan menjadi saingan KBS," ujarnya.
Politisi Partai Demokrat ini pun menyatakan dukungan kepada PCM, terkait usaha bisnis tugboat secara mandiri dan lepas dari KBS.
Untuk diketahui pula, selama ini izin pandu tunda PCM menginduk pada KBS yang telah lama memiliki izin tersebut.
Baca Juga: Penerapan Kampus Merdeka, Untirta Jalin Kerja Sama dengan PT KBS
"Saya mendukung PCM lepas dari KBS. Sebab mau tidak mau, suatu saat PCM memang harus mandiri," tuturnya.
Namun di luar persoalan izin pandu tunda, Rahmatulloh pun mengingatkan KBS agar tetap bersinergi dengan Pemkot Cilegon.
Artinya, ia menilai perlunya meneruskan kerja sama jasa pandu tunda antara KBS dengan PCM.
Baca Juga: Tokoh Adat Suku Baduy Menangis, Gurandil Rusak Kawasan Gunung Liman
"Pemkot Cilegon ada peran loh, KBS tetap butuh dengan pemerintah daerah. Jangan lupa, perairan ada kewenangan pemerintah daerah. Jadi kedua pihak ini saling membutuhkan," ucapnya.
Sementara itu, Direktur Operasi PT KBS Widi Hartono saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya tetap akan melanjutkan kerja sama pandu tunda dengan PCM.
Namun dengan syarat, asalkan kedua pihak sama-sama memenuhi hak dan kewajiban yang dipersyaratkan dalam perjanjian.
