Network
Baca Juga: Bagi Pelajar Usia 12 Hingga 17 Tahun, Pemkot Tangerang Uji Coba Mekanisme Baru Vaksinasi Covid-19
Hal serupa dirasakan oleh Maryanih, yang juga menerima BPNT, tapi harga barang komponen yang diterima tidak sesuai atau tidak genap Rp200 ribu per bulan.
"Tadi sudah dihitung oleh bapak yang dari Satgas Pangan/Mabes Polri harga dari komponen yang diterima hanya Rp177 ribu dari yang seharusnya Rp200 ribu, jadi ada selisih Rp23 ribu. Coba bayangkan Rp 3 ribu dikali 18,8 juta," kata Mensos Risma.
Para penerima BST, BPNT/Program Sembako dan PKH diminta membantu pemerintah agar bantuan bisa sampai kepada penerima manfaat dan tidak ada pemotongan oleh siapapun.
"Tolong bantu kami untuk mengetahui apakah ada pemotongan atau tidak, kalau gini-gini terus tidak bisa selesai urusannya dan kapan warga mau bisa sejahtera," ujar Mensos Risma.
Pada kesempatan itu, mantan Wali Kota Surabaya ini juga menyebut kalau Kota Tangerang menjadi daerah terparah soal oknum pemotongan uang bantuan sosial (bansos) dibanding dengan daerah lain.
"Jadi kayaknya (Kota Tangerang) ini paling berat, karena sebetulnya kartu harusnya dipegang penerima manfaat," ujar Mensos Risma.
Menurut Risma, penerima bansos harusnya tidak dimanfaatkan oknum pendamping. Jika ada transaksi, penamping harus transparan dengan penerima bansos.
"Tidak boleh semestinya kalau ada transaksi begitu harus saling tahu sama tahu bukan kemudian seseorang yang mengoperasikannya. Menurut saya yang paling berat. Disamping tetap sama dengan daerah lain," imbuhnya.
