Network
KABAR BANTEN - Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa memberikan tanggapan terkait rencana Presiden Jokowi yang meminta agar pemerintah daerah mengganti kendaraan operasional berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik.
Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi melalui instruksi presiden atau Inpres Nomor 7 Tahun 2022 yang telah diteken pada 13 September 2022.
Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tersebut tentang penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pandji Tirtayasa mengatakan, saat ini pihaknya belum mendapat informasi terkait adanya perintah mengganti kendaraan operasional tersebut.
Namun jika ada pun, pihaknya akan mempelajari dulu efektivitasnya.
Kemudian juga penggantian kendaraan operasional dari yang berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik tergantung kebutuhan.
"Sekarang kita belum ada rencana pengadaan mobilitas," ujar Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa kepada Kabar Banten saat ditemui usai Paripurna DPRD Kabupaten Serang, Jumat 23 September 2022.
Baca Juga: APBD Perubahan 2022 Ditetapkan, Belanja Daerah Kabupaten Serang Naik Rp105 Miliar
Pandji mengatakan walau pun ada inpres, namun jika Pemkab Serang belum membutuhkan tidak ada alasan untuk membeli.
"Karena kita lebih prioritas pada kegiatan untuk belanja publik," ucapnya.
Sekali lagi Pandji menegaskan jika saat ini Pemkab Serang belum membutuhkan kendaraan operasional berbahan bakar listrik.
Terlebih kendaraan operasional Pemkab Serang pun saat ini jumlahnya cukup banyak dan secara teknis masih baik kondisinya.
"Kita belum butuh. Kita mobil masih banyak kecuali mobil kita usia teknis dan ekonomis sudah lewat baru akan pelelangan dan peremajaan," tuturnya.
Baca Juga: Selain BSU dari Pemerintah Pusat, Ada BLT BBM dari Pemkab Serang, Ini Penjelasannya
Ia mengatakan ketika peremajaan tersebut barulah Pemkab Serang baru akan mematuhi inpres tersebut.
Namun itu pun kemungkinan masih lama, sebab Pemkab Serang pun belum lama melakukan pengadaan kendaraan dinas.
"Ketika ada peremajaan kita akan patuhi inpres Itu. Kayanya kebutuhan (ganti mobil listrik) kita masih lama," ucapnya.***
