Network
KABAR BANTEN – Pemprov Banten diminta melakukan transparansi melalui dilakukannya pengumuman oleh Badan Kepegawain Daerah (BKD) kepada publik tentang analisis kebutuhan jabatan yang terbaru ASN di lingkungan Pemprov Banten.
Jika hal itu tidak dilakukan, sementara di satu sisi ada pengajuan pindah yang relative massal dari ASN di luar Pemprov Banten, maka patut diduga adanya mobilisasi kepindahan mereka tersebut oleh semacam kekuatan politik di Pemprov Banten.
“Kalau publik tidak dijelaskan mengenai kebutuhan yang ada, lalu tiba-tiba ada 190 pengajuan pindah ASN dari luar Pemprov, ya artinya kan itu tidak alamiah atau ada semacam mobilisasi,” kata Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada, Kamis 10 November 2022.
Baca Juga: Pendaftar Seleksi PPPK 2022 Perlu Waspadai Modus Penipuan, Ini Imbauan BKD Banten
Uday menanggapi adanya permohonan pindah dinas dari 190 ASN di luar Pemprov Banten ke Pemprov Banten dalam setahun terakhir.
Sejumlah pihak di Pemprov Banten sebagaimana diberitakan sebelumnya menduga pengajuan pindah tersebut dengan motivasi mencari pendapatan yang lebih dan atau mengincar jabatan yang sudah disiapkan di Pemprov Banten
Uday tidak menampik dugaan-dugaan tersebut mengingat tidak adanya transparasni kepada public terkait dengan kebutuhan yang ada di Pemprov Banten, sehingga publik bisa memahami jika adanya semacam pengajuan eksodus para ASN luar Pemprov Banten ke Pemprov Banten tersebut. “Kalau dugaan itu benar, itu harus menjadi perhatian kita bersama,” imbuhnya.
Untuk itu, kata Uday, BKD saat ini wajib segera memberikan penjelasan kepada public terkait kebutuhan ASN yang ada saat ini di Pemprov Banten.
Baca Juga: BKD Banten: Rotasi Mutasi Pejabat Kapan Saja Dilakukan, Evaluasi Kinerja ASN Terus Berjalan
