Network
PANDEGLANG, (KB).- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Pandeglang berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Pandeglang, Selasa (1/10/2019) pukul 12.30 WIB.
Mereka mendesak para pimpinan DPRD untuk ikut serta menandatangani fakta integritas penolakan penolakan terhadap sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU). RUU yang tersebut meliputi KUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU SDA dan RUU KPK.
Dalam aksi itu, para pimpinan DPRD Pandeglang ikut menandatangani fakta integritas yang memuat penolakan sejumlah RUU. Aksi tersebut dilancarkan karena menilai banyaknya peraturan yang tidak pro rakyat.
Dalam aksi yang dikomandoi para Ketua BEM se Pandeglang dari UNMA, STISIP Banten Raya, BEM Staibana, BEM STIA Banten, BEM Mutiara Banten dan BEM Staisman. Koordinator aksi, Agus Hidayat mengatakan, aksi tersebut merupakan rangkaian dari kegelisahan atas banyaknya peraturan yang tidak memihak kepada masyarakat kecil.
Dengan dasar itulah para mahasiswa mendorong para pimpinan DPRD Pandeglang untuk ikut menyepakati penolakan beberapa RUU yang tidak memihak kepada masyarakat.
“Tentunya, gerakan kami ini berangkat dari keresahan yang dirasakan masyarakat, karena kami melihat beberapa peraturan yang dibuat seakan hanya berisi tentang bagaimana melancarkan kepentingan prinsif kolegial dari pemangku kekuasaan,” kata Agus saat berorasi di halaman Gedung DPRD Kabupaten Pandeglang.
Ia juga berharap pemerintah pusat bisa segera mengeluarkan Perppu tentang RUU KPK yang dinilai melemahkan KPK. Sebab ada rencana dalam RUU KPK Pasal 1 ayat 7 tentang pegawai KPK akan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kita ingin semua RUU itu dibatalkan dan minta para pemangku kebijakan di daerah ikut menyepakati tuntutan ini. Artinya para pemangku kebijakan bersedia menandatangani di atas materai dalam fakta integritas yang telah kami bawa,” ucapnya.
Teken fakta integritas
