Network
Baca Juga: Tercatat Terkaya Kedua di Pemprov Banten, M Tranggono Sebut Sudah Laporkan LHKPN 2021 Apa adanya
“Tapi kita kaitannya pengalihan tadi khususnya untuk teman-teman untuk di operasional. Karena sekarang dengan adanya teknologi yang zoom segala macem, kita engga perlu datang kemana, kita ngadakan rapat, justru dengan hibrid tadi kita bisa mengadakan rapat dengan efektif, jadi engga ada perjalanan dinas, efisensi saja,” jelasnya.
Bahkan Tranggono menyebut bahwa langkah efisiensi anggaran di Pemprov Banten wajib dilakukan.”Ini Pemprov ini kewajiban melakukan efisiensi khusus untuk. Jadi termasuk perjalanan dinas, ATK atau mungkin hal-hal lain,” katanya.
Selain efisiensi biaya operasional, melalui surat edaran tersebut ternyata M Tranggono meminta OPD mereview sejumlah program yang menurutnya diragukan untuk bisa direalisasikan.
“Kedua kita minta memang mereka itu melakukan reviu berkaitan dengan program,” katanya seraya mencontohkan program pembangunan jalan.
Menurutnya harus dipertimbangkan jika tanahnya belum dibayar.
“Kita harus melihat, jangan sampai ada hal-hal yang terjadi. Jangan sampai lelang, misalnya kaitan dengan pengadaan tanah belum selesai. Nah ini yang walaupun itu sudah diprogramkan, tetapi ini menjadi, jangan sampai kejadian itu terulang lagi. Saya minta kepada OPD melakukan identifikasi, supaya kalau memang sudah jalan silahkan jalan," katanya.
Sementara itu, desakan dari DPRD Banten agar Pj Sekda Banten M Tranggono mencabut surat edaran, terus bergulir. Tidak hanya Ali Nurdin, tetapi juga Juheni M Rois.
