Network
KABAR BANTEN - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerapkan program perluasan lapangan kerja berbasis kawasan di Lebak.
Program perluasan lapangan kerja berbasis lokal tersebut diharapkan dapat mengatasi pengangguran dan kemiskinan ekstrem di kawasan masyarakat adat kasepuhan dalam kegiatan rembuk lokal
"Kita patut mengapresiasi kegiatan rembuk lokal yang digagas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk penyerapan lapangan kerja ," kata Kepala Disnaker Kabupaten Lebak Maman SP di Lebak, Kamis 6 Juli 2023.
Dia menjelaskan, kegiatan rembuk lokal di Kabupaten Lebak untuk masyarakat adat kasepuhan berdasarkan hasil survei Institut Pertanian Bogor (IPB) diusulkan dua desa yakni Desa Cibarani dan Desa Pasir Eurih.
Baca Juga: DPRD Banten Soroti Satgas Mafia Tenaga Kerja yang tak Kunjung Dibentuk
Kedua desa tersebut merupakan program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan masyarakat adat kasepuhan dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
Dalam rembuk lokal itu mengelola potensi berbasis lokal yang ada agar ke depan menjadikan andalan ekonomi masyarakat adat kasepuhan.
Pemerintah telah mengalokasikan program paket padat karya untuk pembangunan sarana jalan juga tenaga kerja mandiri (TKM) di masyarakat kesepuhan adat Desa Pasir Eurih Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak.
Baca Juga: Marak Calo Tenaga Kerja di Kabupaten Serang, Eki Baihaki: Bila Ada Kesempatan Berantas Maksimal
Dimana program tersebut sudah dua tahun berjalan mengelola usaha kopi mentah, keripik, pertanian dan kambing etawa.
"Di Desa Pasir Eurih itu terdapat 10 TKM dan per TKM itu sebanyak 16 orang, sehingga total 160 orang yang mengelola usaha berbasis lokal dan dipastikan dapat mengurangi pengangguran serta kemiskinan," kata Maman.
Menurut dia, kegiatan rembuk lokal tersebut merupakan program kolaborasi lintas sektor dan melibatkan semua stakeholder, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, swasta, perguruan tinggi, LSM, dan kelompok-kelompok masyarakat.
Dengan demikian, pihaknya melibatkan enam instansi pemerintah daerah untuk menggandeng pengelolaan usaha masyarakat adat kasepuhan.
Baca Juga: Kurangi Pengangguran, Baznas Banten Latih Belasan Mustahil Zakat Keterampilan Mekanik Mobil
Di antaranya Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pariwisata.
Bagaimana pelaku usaha itu dapat difasilitasi pemasaran, promosi hingga permodalan juga bagaimana kualitas produk berbasis lokal itu dengan kualitas kemasan serta perizinan hingga sertifikasi halal dan memiliki barcode, sehingga diterima di pasar supermarket.
"Semua instansi itu memiliki pembinaan masing-masing agar bersinergi ,sehingga bisa mengatasi pengangguran dan dapat menuntaskan target kemiskinan ekstrem 0 persen tahun 2024,sebab nantinya dapat melahirkan TKM-TKM baru," katanya.
Ketua Komunitas Kasepuhan Adat Pasir Eurih Kabupaten Lebak Maman Sahroni mengatakan masyarakat di sini memproduksi kopi bubuk merk "Kompak" guna menciptakan kemandirian ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di daerah itu.
Usaha produksi kopi di Kasepuhan Pasir Eurih cukup potensial menumbuhkan perekonomian masyarakat, karena di dukung bahan baku di daerah itu yang melimpah.
Baca Juga: Praktik Percaloan Tenaga Kerja Masih Marak, Bupati Serang: Pemda Akan Backup Pelapornya
Produksi kopi bubuk menguntungkan, karena memiliki nilai jual tinggi dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan.
Selain itu, juga komunitas kasepuhan melakukan persemaian bibit kopi sebanyak 5.000 batang dan ditanami tahun 2017 di lahan hutan produksi dari pemberian Presiden Joko Widodo seluas 200 hektare lebih di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).
Saat ini, kata dia, benih kopi yang ditanam 5.000 batang itu sudah mulai panen."Kami bersama komunitas dan warga kasepuhan mengapresiasi ada rempuk lokal yang digagas Kemnaker guna membangkitkan ekonomi berbasis lokal," kata pria lulusan sarjana pendidikan itu.***
