Network
KABAR BANTEN - Soal kepala daerah definitif atau penjabat (Pj) baik Wali Kota mau pun Bupati yang diisi oleh pejabat pusat diduga kuat adanya keterkaitan dengan pengamanan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Sehingga, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menempati para pejabatnya di kursi pimpinan daerah.
Pengamat Politik di Banten Usep Saepul Ahyar mengatakan, berdasarkan dugaan dan pendapat dirinya, soal pemilihan kepala daerah yang diisi oleh pejabat pusat diduga berhubungan dengan tahun politik saat ini.
Baca Juga: Desak Mendagri Soal Pj Wali Kota Serang, Ketua DPRD: Harus Dari Daerah, Jangan Seperti di Lebak
Sebab, dua daerah di Provinsi Banten, seperti Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak, kursi pimpinan daerah diisi oleh pejabat pilihan Kemendagri, yang membuat dugaan tersebut semakin kuat.
"Kalau dilihat dari sisi kepentingan, tentu berhubungan dengan (Pemilu) 2024. Karena kecendurangan dari pusat ini cukup tinggi, kecuali ada calon dari daerah yang punya prestasi baik. Karena ini bukan soal elektabilitas, tapi soal baik atau tidak baik, yang jelas dan yang penting memenuhi kriteria," katanya, Kamis 9/11/2023.
Usep menduga, tujuan Pemerintah Pusat menempatkan sejumlah pejabatnya di daerah untuk pengamanan pemilihan umum 2024 mendatang, khususnya pemilihan presiden (Pilpres).
Sehingga, rata-rata penjabat atau Pj pimpinan daerah dipilih dan diisi oleh para pejabat di pusat, bukan menempatkan pejabat daerah itu sendiri.
"Kalau menurut dugaan saya, tarik menariknya soal kepentingan politik 2024, baik pileg, pilpres dan lainnya. Namun, yang jadi krusial itu soal netralitas dan itu menjadi tantangannya. Termasuk (Harga) pangan dan sebagainya. Karena tahun politik biasanya agak liar, termasuk penyaluran bansos nantinya," ujarnya.
Meski pun dalam aturannya, dia menjelaskan, Kemendagri memiliki kewenangan penuh dalam menentukan siapa pejabat yang akan menjadi penjabat atau pimpinan daerah definitif.
Namun, untuk saat ini, kemungkinan pejabat daerah dipilih oleh Mendagri sempit, justru peluang pejabat di pusat cukup besar untuk kembali memimpin daerah di Provinsi Banten.
"Memang dipilih dan ditentukan oleh kemendagri langsung. Tapi, kemungkinan dari pusat itu tinggi, karena tantangan 2024 itu tidak mudah. Karena nanti, lobi politik ke atas (Penguasa) akan lebih punya akses. Kecuali, calon dari daerah ini lebih sering bergaul dengan pejabat kalangan atas (Pemerintah Pusat)," tuturnya.
Ada pun dipilih dari daerah, dikatakan dia, pejabat lokal harus mampu melewati beberapa tahapan dan bersaing dengan calon-calon, baik dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, mau pun usulan Kemendagri.
Misalnya, dengan beberapa tahapan dan tes yang tidak hanya dinilai dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas, baru nantinya akan diputuskan oleh tim penilaian akhir (TPA).
"Bisa saja dipilih dari pusat. Tetapi, tentu akan berkaitan dengan agenda-agenda politik. Sekarang juga kan di pusat para pejabat yang berkuasa, saat ini ada tarik menarik kepentingan, pasti akan ada komitmen-komitmen yang diminta," ucapnya.
Baca Juga: Syafrudin Jagokan Nanang Saefudin Jadi Pj Wali Kota Serang
Apalagi, jabatan Pj Wali Kota Serang akan berlangsung hingga satu tahun ke depan, sampai pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pelantikan.
Dengan kurun waktu tersebut, tentunya akan dimanfaatkan oleh segelintir orang yang memiliki kepentingan politik, terutama dalam pengamanan Pemilu dan Pilpres 2024 mendatang.
"Pasti di belakang panggung akan memilih yang tugas pokoknya mengawal sampai 2024. Apalagi jabatannya kurang lebih satu tahun sampai hasil pilkada tahun depan. Jadi memang lama, tapi mungkin tugas pokoknya itu mengawal soal pemilu, karena tahun ini sudah memasuki tahun politik," ujarnya. ***
