"Itu kata Bjbnya, saya juga belum tahu, jadi kemana mana pakai kartu kaya kartu kredit. Cuma gak tahu sampai mana Bjb nya kan dia yang menyediakan kita hanya pengguna," katanya.
Roni mengatakan, untuk tahun lalu dari 10 OPD hanya dua berjalan, dan itu pun transaksinya masih yang dibawah Rp10 juta.
"Kaya di sini (BPKAD) baru Rp18 juta realisasinya. Tapi kita sudah ujicoba dan berhasil. Untuk 2024 ini akan semuanya dicoba, harus punya QRIS perusahaannya," ucapnya.
Untuk SDM sendiri kata dia semua sudah siap bendahara.
Bahkan dipilihnya 14 OPD itu salah satunya karena melihat OPD tersebut dianggap sudah memahami.
Tidak ada target transaksi dalam penggunaan KKI.
"Gak ada target harus berapa, kalau kami sudah berjalan saja sudah bagus karena ini pemenuhan MCP KPK juga masuk. penggunaan KKI ini terus dievaluasi provinsi, kalau kita banyak OPD gunakan KKI, award BPKAD itu akan mengambil nilai, itu ada point disitu dan juga regulasinya," katanya.***