Network
Dia mengatakan, fokus desk pilkada adalah bekerja sama dengan satgas masing-masing kabupaten/kota hingga dengan camat dan lurah di setiap daerah.
"Kami mengaktifkan mereka untuk peduli terhadap protokol kesehatan, terutama dalam pencoblosan nanti di tanggal 9 Desember mendatang," katanya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, Pemprov Banten melalui desk pilkada yang ada Kesbangpol masing-masing kabupaten/kota, menyosialisasikan apa yang menjadi perhatian bersama bahwa Pilkada 2020 aman dan sehat dengan menerapkan protokol kesehatan.
"Salah satunya pada hari H nanti, kami imbau Dinkes tetap melakukan kegiatan di puskesmas dengan menyiapkan sarana-sarana yang ada untuk mendukung kegiatan di hari H nanti tanggal 9 Desember. Pemerintah provinsi juga sudah menyiapkan beberapa fasilitas," ujarnya.
Untuk mengantispasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ada yang reaktif, dan KPPS maupun pengawas lapangan memerlukan tindakan lebih lanjut. Pihaknya meminta gugus tugas untuk koordinasi dengan KPU dan Bawaslu kabupaten/kota.
"Ada enam rumah sakit daerah yang menjadi rujukan bagi penanggulanagan Covid-19. Juga ada 244 pusesmaas yang dapat melayani pasien Covid-19. Kami siapkan juga rumah singgah di 8 kabupaten/kota. Di hotel Trans Cilegon, rumah singgah PKPRI Pandeglang, di Tangsel rumah Covid-19," ucapnya.
Baca Juga : Sirekap KPU Diragukan, 197 Kelurahan di Banten Rawan, Praktik Manipulasi Ini Bisa Muncul di Pilkada
Septo mengungkapkan, Pemprov Banten juga konsen terhadap adanya kunjungan pemantau pemilu dari luar negeri pada 9 Desember nanti di Tangsel.
Menurut dia, kunjungan tersebut bisa menjadi persoalan, karena kunjungan yang mengatasnakaman pemantau luar negeri, rawan. Karena mereka berada di Tangsel selama 3 sampai 4 hari.
Ketua Presidum Jadi Provinsi Banten Syaeful Bahri, mengatakan, masyarakat sekarang ini sama sekali tidak seperti merasakan adanya pesta demokrasi. Oleh karena itu, penyelenggara perlu mendorong agar calon memanfaatkan media daring.
