Network
KABAR BANTEN - Pilkada 2020 berlangsung di tengah pandemi Covid-19, membuat demokrasi daerah lima tahunan tersebut seperti tanpa pesta.
Meski demikian, penyelenggara Pilkada 2020 baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dituntut menjalankan pemilihan langsung tetap berjalan di tengah ancaman Covid-19.
Hal itu terungkap dalam Forum Grup Diskusi (FGD) dengan tema "Kampanye Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19, Bagaimana Protokol Kesehatan?". Diskusi yang berlangsung secara virtual dan disiarkan langsung di Youtube Kabar Banten TV tersebut, dipandu Frely Rahmawati dan Yadi Jayasantika.
Hadir sebagai narasumber Asda I Pemprov Banten Septo Kalnadi, Ketua Bawaslu Banten Didih M Sudi, Komisoner KPU Banten Agus Sutisna, Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (Jadi) Provinsi Banten Syaeful Bahri. Selain itu, hadir pula Direktur PT Fajar Pikiran Rakyat Rachmat Ginandjar.
Komisoner KPU Banten Agus Sutisna mengatakan, prosedur minimal kesehatan dijabarkan dalam Peratruan KPU Nomor 6 Tahun 2020 yang sebanyak 13 poin. Secara garis besar, ada 4 poin yang dianggap titik kritis penyebaran Covid-19.
"KPU sudah menyiapkan berbagai macam norma, khususnya di PKPU nomor 6 2020, pasal 88a-88e. Regulasi itu sudah menjadi payung pertama yang diterbitkan KPU. Sementara, PKPU kampanye diterbitkan mulai perubahan PKPU Nomor 4 tahun 2017," ujarnya.
Baca Juga : Digelar Besok, Debat Pilkada Kabupaten Serang Hanya Boleh Dihadiri Beberapa Orang Ini
Untuk metode yang bisa digunakan, kata dia, ketika tidak dapat dilakukan secara daring. Maka, tatap muka atau dialog dapat dilakukan dengan protokol kesehatan secara ketat, atau maksimal 50 orang.
Sedangkan debat paslon,yang hadir hanya paslon, orang perwakilan bawaslu, dan 4 orang tim kampanye paslon.
