Penolakan terhadap bantuan pemerintah melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Kota Serang, mencuat. Sebab, tidak semua yang didata masuk dalam daftar penerima, sehingga dikhwatirkan menimbulkan gejolak dan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, para ketua RT/RW di beberapa wilayah merasa khawatir dengan program bantuan sosial dari pemerintah yang tidak merata. Sebab, mereka yang sudah di data, namun ternyata ada yang tidak masuk dalam daftar penerima setelah diverifikasi.
Sejulah warga di Kelurahan Tinggar misalnya, melaporkan banyak dari mereka yang tidak mendapat bantuan. Dalam aduannya, ada sekitar 66 kepala keluarga (KK) yang tidak mendapatkan bantuan JPS dari Pemkot Serang.
"Jadi, bantuan sembako dari Pemkot Serang ini ternyata tidak merata, sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat. Mirisnya, warga yang tidak mendapatkan bantuan tersebut mayoritas merupakan janda tua dan lansia, yang seharusnya menjadi prioritas," kata Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi, yhang menerima pengaduan dari masyarakat tersebut.
Lurah Tinggar Ahmad Bajuri mengatakan, pihaknya hanya sebatas mengajukan kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang saja.
"Karena kelurahan hanya sebatas mengajukan saja ke Dinsos. Jadi yang menentukan bantuan pun itu Dinsos. Memang dalam kondisi saat ini semua juga ingin mendapat bantuan dan butuh," ujarnya.
Baca Juga : Intruksi Wali Kota ke Inspektorat, Dinsos Kota Serang akan Diperiksa Terkait JPS
Ia juga mengatakan, adanya pendataan untuk mengetahui warga mana saja yang membutuhkan dan berhak mendapat bantuan agar tidak salah sasaran. Sebab, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang terbatas jumlahnya.
"Jadi tidak mungkin memberi bantuan kepada seluruh masyarakat Kota Serang. Karena keterbatasan APBD," ucapnya.
Bukan hanya di Kelurahan Tinggar, kondisi hampir serupa juga terjadi di wilayah perkotaan seperti di Bukit Permai. Dari jumlah yang di data, ternyata hanya beberapa warga saja yang masuk daftar penerima bantuan.
"Kondisi ini jadi masalah di bawah, dan kami tidak ingin menjadi gejolak. Di RT saya misalnya. Dari warga yang kami data, katanya tidak ada sama sekali yang masuk daftar penerima," kata Ketua RT05/RW15, Muahaimin.
Muhaimin yang juga coordinator pendataan di RW 15, mengaku banyak masukan dari para tokoh masyarakat terkait kekhawatiran adanya gejolak di antara para calon penerima atau warga yang sudah didata.
"Misalnya begini. DI data ada 10 orang, tapi yang menerima 3 orang. Jadi ada 7 orang dengan kondisi sama, tapi tidak menerima. Kan bisa cemburus social, dan rawan gejolak ini," ucapnya.
Masih verifikasi
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinsos Kota Serang Moch Poppy Nopriadi menjelaskan, kuota penerima JPS di Kota Serang hanya 50.000 KK.
"Jadi bisa saja, yang belum mendapat bantuan itu terdata telah mendapatkan bantuan dari program lain. Atau bisa saja mereka terdata di penerima bantuan dari Pemerintah Pusat atau Pemprov Banten," katanya.
Sebab, saat ini pihaknya pun masih melakukan verifikasi data terkait penerima bantuan baik dari Pemerintah Pusat mau pun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
"Kalau untuk bantuan dari pusat dan pemprov itu kami belum tahu kapan turunnya, karena kewenangan mereka. Tapi kalau kota saat ini sudah tersebar untuk tahap pertama," tuturnya. (Rizky Putri)*