Network
SERANG, (KB).- Fraksi Partai Keadilan Sejatera (PKS) DPRD Banten mendesak Pemprov Banten mencairkan dana tak terduga (DTT) sebesar Rp 10 miliar untuk membantu korban gempa di Kabupaten Lebak. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi rumah-rumah warga yang rusak akibat gempa berkekuatan 6,1 skala richter tersebut. Hal tersebut dikatakan juru bicara Fraksi PKS DPRD Banten, Budi Prajogo, sebelum menyampaikan pandangan fraksi atas tiga raperda usul gubernur, di DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (25/1/2018). "Meminta Pemprov Banten menggunakan dana tak terduga minimal Rp 10 miliar. Anggaran tersebut untuk menangani 1.300 lebih rumah yang rusak karena terdampak bencana gempa bumi," ujar Budi. Selain makanan, kata dia, kebutuhan korban gempa di Kabupaten Lebak saat ini yaitu material untuk memperbaiki rumah yang rusak. "Kebutuhan saat ini antara lain semen dan material untuk membangun kembali rumah yang rusak. Selain itu, ada sekolah milik pemprov yang terdampak cukup parah. Itu bisa digunakan dana tak terduga yang memang peruntukannya," tuturnya. Ia menuturkan, DTT pada APBD 2018 dialokasikan sebesar Rp 50 miliar. Namun, sementara ini menurutnya minimal dicairkan Rp 10 miliar terlebih dahulu untuk perbaikan rumah."Rp 10 miliar tersebut pasti kurang. Tapi paling tidak pemprov menunjukan respon cepat dalam penanganan pasca bencana," ucapnya. Soal mekanisme pencairan DTT tersebut diakuinya membutuhkan waktu tidak sebentar. Meski demikian, menurutnya tak jadi soal karena penanganan pasca bencana perlu jangka panjang."Memang tidak bisa sehari dua hari, bisa berbulan-bulan. Tapi memang penanganan pascabencana seperti gempa ini kan jangka panjang," ucapnya. Masih menghitung kerugian Menanggapi hal tersebut, Sekda Banten Ranta Soeharta mengatakan, saat kerugian yang diakibatkan bencana gempa masih dihitung. Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga masih mendata korban maupun bangunan yang terdampak gempa. "Dari pagi kita rapat. OPD terkait ada dinsos, perkim juga. Insya Allah besok sudah diketahui, kerugiannya sedang dihitung. BPBD juga dipanggil, makanya dari Pemkab (Lebak) pendataannya harus akurat, jangan sepotong sepotong," kata Ranta, seusai paripurna. Dari data tersebut, menurutnya, baru akan diketahui berapa besaran DTT yang akan dicairkan pemprov. Meski demikian, bantuan seperti makanan maupun logistik lainnya terus disalurkan."Bantuan yang sifatnya seperti makanan itu setiap hari ada," kata dia. Ia mengamini mekanisme pencairan DTT membutuhkan waktu cukup lama. Sebab, perlu ada pengajuan dari Kab. Lebak ke gubernur. Setelah itu dibuatkan pergub dan meminta persetujuan DPRD. "DTT itu kan tidak bisa sendirian. Ada persetujuan DPRD. Berapa nilainya, itu dibuat (usulan) dari kabupaten dulu mengajukan berapa. Oleh karena itu, totalnya perlu diverifikasi," ujarnya. Meski demikian, kata dia, pemprov melalui OPD terkait seperti dinsos dan perkim lebih dulu menyalurkan bantuan untuk para korban, salah satunya perbaikan rumah dengan program rumah tidak layak huni (RTLH)."Maka, ada dana-dana yang agak cepat dari dinas-dinas, seperti dinsos, perkim juga. Ada semacam bantuan. Kayak RTLH bisa, pokoknya program kemiskinan bisa," ucapnya. Bantuan mengalir Sementara itu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Memasuki hari ketiga pascagempa berkekuatan 6,1 skala richter, Kamis (25/1), Polda Banten mendistribusikan bantuan sosial terhadap warga korban gempa di Kampung/Desa Ciladaeun, Kecamatan Lebakgedong, Kabupaten Lebak. Di desa tersebut terdapat 78 rumah rusak ringan dan 20 rumah rusak berat. Kapolda Banten, Brigjen Pol Listyo Sigit Prabowo, mengatakan, sebelum pendistribusian bantuan di Desa Ciladauen, pihaknya telah mendistribusikan bantuan kepada warga korban gempa di Kecamatan Bayah, Panggarangan dan Cilograng. Bantuan untuk korban gempa di Ciladauen berupa material baik semen, asbes, kayu dan batu bata. "Kami menyerahkan bantuan bahan-bahan material sebanyak lima truk. Kami serahkan dalam rangka membantu masyarakat yang ingin membangun rumahnya yang rusak," ujar Kapolda di dampingi Ketua Bhayangkari Polda Banten, Juliati Sigit Prabowo.
