Network
SERANG, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang dan Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP), serta perwakilan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) akan duduk bersama. Pertemuan tersebut sebagai salah satu upaya mencari solusi terbaik terkait relokasi pedagang.
Wakil Wali Kota Serang Subadri Ushuludin mengatakan, belum ada kesepakatan apapun terkait ormas yang melakukan penolakan terhadap penertiban Pasar Rau. Sebab, baik pemerintah, pedagang maupun ormas belum duduk bersama. Ia belum mengetahui secara jelas apa yang menjadi alasan penolakan tersebut.
"Tinggal layak tidaknya itu ditentukan setelah duduk bersama. Terkait penolakan mereka itu apa sih, seperti apa. Kalau uji kelayakan bangunan, konon katanya bisa bertahan sampai 50 tahun. Tapi untuk layak atau tidaknya pedagang juga tidak memiliki hak untuk ke situ. Karena itu haknya pengembang dan pemerintahan yang lama," katanya, Rabu (4/9/2019).
Menurutnya, penolakan ormas sah-sah saja selama memiliki tujuan untuk peduli pada kebersihan dan keindahan. "Karena pemerintah kota merelokasi pedagang itu bukan untuk meniadakan pedagang. Akan tetapi memberikan kenyamanan dan tempat bagi mereka," ujarnya.
Sebetulnya, kata dia, penolakan ini adalah alasan mereka untuk duduk bersama dan bertemu langsung dengan Pemkot Serang. "Tapi saya yakin mereka itu setuju, karena tujuan kami itu kan untuk mengindahkan dan merapikan Kota Serang, yang dalam hal ini Pasar Rau," katanya.
Ia juga menjelaskan, ada tiga kategori pedagang yang direlokasi yaitu PKL yang diberikan awning. Kemudian pedagang hamparan yang ditempatkan di lantai tiga Pasar Rau tanpa awning, serta pedagang grosir. "Itu ditempatkan di bawah. Kesepakatannya seperti itu. Terkait kelayakan, saya kira kalau lantai atas digunakan untuk PKL dan hamparan masih sangat layak," ucapnya.
Sementara, Sekretaris Majelis Pimpinan Wilayah PP Provinsi Banten Wahyudin Djahidi mengatakan, pihaknya tidak ada kepentingan apapun. Pihaknya hanya ingin meminta keadilan kepada pemerintah dan pengembang Pasar Rau. Jangan sampai, kata dia, pemerintah hadir untuk menindas bukan memberikan solusi.
"Kami memang tidak ada kepentingan. Pada prinsipnya kami ini mendukung setiap program pemerintah. Nanti kami juga akan tertibkan, tapi PKL ini harus mendapat tempat yang layak. Kami hadir bukan untuk melawan kebijakan, tapi untuk sama-sama melakukan program ini. Jangan sampai terlihat seperti pencitraan," katanya. (Rizki Putri/RI)*
