Network
"Alhamdulillah dari pemerintah pusat, provinsi semua dan juga relawan-relawan semuanya sudah membantu dengan sebaik-baiknya, insya Allah tertangani dengan baik," ujarnya.
Survei dan inventarisasi
Terpisah, Gubernur Banten Wahidin Halim menginstruksikan DLHK Banten melakukan survei dan menginventarisasi kandungan bahan kimia, khususnya merkuri yang menjadi bahan utama pengolah hasil tambang emas.
Sebab, berdasarkan laporan dari TNGHS, hasil perkebunan, pertanian dan perikanan wilayah tersebut sudah terkontaminasi bahan kimia berbahaya yang digunakan pengolah tambang emas. Kondisi tersebut akan membahayakan masyarakat secara jangka panjang.
"Karena yang paling bahaya itu kan soal merkurinya berarti meracuni. Kecuali punya sistem sterilisasi yang baik. Karena berakibat kerusakan lingkungan dan kematian. Oleh karenanya, LH ambil sampel dari hulu sampai hilir sejauh mana kontaminasinya. Kalau terbukti ya sudah dihukum. Harus tegas, dalam keadaan mengkhawatirkan LH harus buktikan dengan hasil survei. Segera lakukan penelitian LH dan ESDM, invetarisasi, dan segera buat laporan dari hasil inventarisasinya," ujar WH.
Ia meminta Disperindag Banten untuk mengecek peredaran penjualan bahan kimia merkuri mulai dari pemasok hingga toko-toko yang mengedarkan. Terlebih, jika penjualan bahan kimia tersebut berstatus ilegal atau tidak berizin.
"Jadi laksanakan operasi, inventarisasi, turun dan hukum gurandilnya. Itu tanah negara harus ada izin, enggak ada kompromi," katanya.
Kepala Disperindag Provinsi Banten Babar Suharso mengatakan, berdasarkan hasil pantauannya, terdapat dua toko di Kabupaten Lebak yang menjual merkuri, sebagian memperolehnya dari Sukabumi. Selain bekerja sama dengan aparat hukum setempat dalam penegakannya, juga bekerja sama dengan Polda Jawa Barat sebagai upaya preventif. (SN/Ant)*
