Network
SERANG, (KB).- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang mencatat angka kematian ibu (AKI) di wilayahnya sejak Januari hingga April 2020 tercatat sudah mencapai 20 orang. Puluhan ibu tersebut, meninggal saat persalinan, kasus tersebut, tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Serang.
Kepala Seksi (Kasi) Kesehatan Keluarga pada Dinkes Kabupaten Serang Andah Suryani mengatakan, sudah ada 20 ibu meninggal dunia saat persalinan hingga April 2020. Jumlah tersebut, dinilai sudah terhitung tinggi di triwulan pertama ini. Apalagi tahun lalu, jumlah AKI di Kabupaten Serang masuk kategori tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain. Pada 2019 tercatat sebanyak 66 ibu meninggal saat persalinan.
"Hingga April 2020 saja sudah 20 ibu yang meninggal. Kalau dihitung sampai bulan ini sudah tinggi angkanya. Tahun lalu, juga Kabupaten Serang masih tertinggi angka AKI AKB (angka kematian bayi)-nya," katanya kepada Kabar Banten, Selasa (14/4/2020).
Ia menuturkan, kasus kematian ibu tersebut,tersebar di Kecamatan Padarincang, Kibin, Puloampel, Kragilan, dan Tanara, masing-masing kecamatan dua kasus kematian ibu. Kemudian, di Kecamatan Ciomas, Bandung, Tunjungteja, Ciruas, Lebakwangi, Bojonegara, Pamarayan, Kopo, Carenang, dan di Pontang, masing-masing kecamatan satu kasus. Penyebab utama, yakni diakibatkan karena keracunan kehamilan.
"Rata-rata paling banyak karena keracunan kehamilan. Biasanya kalau keracunan kehamilan itu, karena darahnya tinggi, kurang gizi, dan biasanya angka anemianya 50 persen lebih," ujarnya.
Tak hanya itu, lanjut dia, di tengah pandemi Covid-19 ini banyak pasien yang memilih untuk melahirkan di paraji atau dukun beranak. Sebab, mereka menilai, jika melahirkan di rumah sakit (RS) atau pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) khawatir tertular. Padahal, pihaknya sudah melakukan persiapan atau menyiapkan tenaga medis khusus untuk menangani ibu hamil dan melahirkan.
"Pandemi Covid-19 ini mereka malah takut ke RS, maka memilih ke paraji. Padahal, kami juga sudah melakukan penyuluhan, mendekatkan dengan bidan desa," ucapnya.
Namun, meskipun masih ada bidan desa, Dinkes juga menyiapakan kader untuk mengamankan paraji, misalnya ada 12 kader yang ada di tiap desa, nantinya untuk satu paraji akan dikawal oleh empat orang kader ketika menangani ibu melahirkan. Hanya saja, hal tersebut juga belum berjalan efektif, karena mayoritas masyarakat memilih melahirkan hanya dengan paraji saja.
"Untuk mengamankan paraji bersama kader belum berhasil, karena masyarakat maunya sama paraji saja. Apalagi saat ini untuk Jampersal (jaminan persalinan) dibatasi, karena adanya pandemi ini. Jadi, masyarakat hanya bisa menggunakan SKTM (surat keterangan tidak mampu) saja untuk melakukan persalinan," tuturnya. (TM)*
