Network
SERANG, (KB).- Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Serang kecewa terhadap sistem pendafataran kartu prakerja. Sebab, mereka menilai, dalam prosesnya belum ramah disabilitas, misalnya bagi penyandang tunanetra tidak ada pilihan, agar mereka bisa mendengar.
Ketua DPC PPDI Kota Serang Teguh Sulistyabadi mengatakan, banyak dari penyandang disabilitas di Kota Serang yang ikut dalam program Pemerintah Pusat tersebut. Namun, berbagai keluhan muncul dalam proses pendaftarannya.
"Mereka menilai, bahwa pendaftaran kartu prakerja secara daring tidak ramah disabilitas,” katanya, Ahad (19/4/2020).
Khususnya, bagi penyandang tunanetra, sebab situs pendaftaran tersebut, tidak dapat diakses oleh gawai yang menggunakan aplikasi "talk back", aplikasi khusus tunanetra.
“Sehingga, mereka kesulitan dalam mengisi formulir yang ada. Selain itu, dalam profil Sisnaker juga tidak mencantumkan kategori ragam disabilitas, sehingga data penyandang disabilitas akan tercampur dengan pendaftar pada umumnya (nondisabilitas),” ujarnya.
Dengan tercampurnya data penyandang disabilitas dengan pendaftar pada umumnya, dia menuturkan, hal tersebut tidak adil. Sebab, menurut dia, jika kartu prakerja menggunakan sistem seleksi, maka penyandang disabilitas harus berkompetisi dengan penyandang disabilitas lainnya.
“Karena, berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 53 diatur yang namanya kuota disabilitas. Untuk perusahaan swasta, wajib menyediakan satu persen kuota disabilitas, sedangkan untuk pemerintah, hingga BUMN dan BUMD wajib menyediakan dua persen kuota disabilitas,” ucapnya.
Selain itu, dia menjelaskan, proses unggah berkas seperti foto cukup sulit dilakukan. Bahkan, bukan hanya server yang sulit untuk mengunggah berkas, narahubung kartu prakerja juga sulit dihubungi.
“Pendaftaran akun Sisnaker banyak yang kesulitan mengunggah foto profil. Ada juga yang mengeluhkan server sering sekali gangguan. Sementara, untuk menghubungi narahubung tidak ada respons,” tuturnya.
Sementara, Kepala Bidang (Kabid) Eksternal Komunitas Area Disabilitas (Koreda) Muntazir mengatakan, pihaknya menyesalkan dengan adanya tindak diskriminasi dalam program kartu prakerja. Seharusnya, pemerintah juga harus memperhatikan para penyandang disabilitas.
