Network
SERANG, (KB).- Anggaran penanganan Covid-19 rawan penyimpangan. Selain pengadaan barang dan jasa alat kesehatan (alkes) serta bantuan keuangan yang rentan dikorupsi, potensi penyimpangan lainnya adalah politisasi bantuan.
Aktivis Anti Korupsi Ade Irawan mengatakan, terdapat beberapa kerawanan penyimpangan selama bencana non alam Covid-19. Pertama dalam urusan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan.
"Beda pengadaan barang bangunan, kita tahu batu bata kualitas baik buruk dan baik. Kalau alat kesehatan mana alat cuci darah yang baik mana yang buruk. Hand sanitizer, makser, yang bagus mana. Yang ngerti adalah orang yang terbatas, orang kesehatan. Dokter pun kadang enggak tahu, banyak juga yang tahu," katanya.
Selanjutnya, substitusi alat kesehatan juga banyak. Misalnya, untuk termogun atau alat pengukur suhu tubuh banyak buatan eropa yang rata-rata berkualitas bagus dan bernilai ekonomi cukup mahal. Di sisi lain, ada juga buatan Cina yang nilai ekonominya cukup murah.
"Speknya Eropa kemudian dia belinya buatan Cina yang hampir sama, siapa yang bisa mengecek," ujarnya.
