Network
Baca Juga: Hormati Putusan MA, FSPP Provinsi Banten tak Ingin Kasus Hibah Jadi Komoditas Politik
"Dibantu karena maju, bukan maju karena dibantu. Pondok pesantren dibantu Alhamdulillah, bantuan Rp20 juta bagi pondok itu sangatlah kecil tidak ada apa-apanya, tanpa bantuan pun pondok masih berjalan," katanya.
Namun KH Sulaiman meningatkan UU Pesantren No.18 Tahun 2019 telah mengafirmasi jaminan kesetaraan lulusannya serta independensi penyelenggaran pendidikan pesantren.
Selain itu ada amanat bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk fasilitasi pengembangan pesantren. Dengan demikian, maka pesantren mendapatkan haknya setara dengan lembaga pendidikan umum lainnya.
"Jadi tidak boleh di anak tirikan. Ingat bukan dibantu atau meminta-minta hibah yang merepotkan kiai. Tapi pesantren harus mendapatkan haknya dan pemerintah harus memberikan hak kepada pondok pesantren seperti pemerintah menyalurkan dana pada sekolah umum dalam bentuk Biaya Operasional Sekolah atau BOS," ujarnya.
Baca Juga: Dua di Antaranya Ada di Banten, Inilah 10 Pesantren Terbaik dan Terbesar se-Indonesia
Ia menegaskan pondok pesantren pun berhak mendapatkan BOS sebagaimana sekolah umum, karena pondok pesantren juga ikut andil melahirkan kader-kader penerus bangsa.
"FSPP Banten sebagai induk pesantren di Banten akan tetap berkhidmat untuk pesantren dan tetap memperkuat jalinan silaturahim antar kiyai pimpinan pondok pesantren se-Provinsi Banten," katanya
Selain itu, FSPP Banten juga terus menggelorakan semangat pemberdayaan guna tercapai kemandirian pesantren yang berdampak bagi masyarakat, daerah sekitar pesantren juga bangsa ini.
"Jadi peran pondok pesantren sangat vital bagi bangsa ini sebagai benteng terakhir penjaga agama ini," ujar Kiai Sulaeman.
