Network
KABAR BANTEN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa Indonesia memiliki risiko bencana hidrometeorologi yang tinggi.
Hal tersebut berdasarkan data jumlah kejadian bencana hidrometeorologi yang meningkat singnifikan setiap tahunnya.
Kejadian bencana tersebut contohnya, gempa bumi pada kurun waktu 2008-2016 rata-rata 5.000-6.000 kali dalam setahun.
Kemudian, bencana gempa bumi pada 2017, jumlahnya meningkat menjadi 7.169 kali dan pada 2019 naik signifikan menjadi lebih dari 11.500 kali.
Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi sambutan secara virtual dalam Rakorbangnas BMKG 2021 ‘Info BMKG Kawal Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh’, Kamis 29 Juli 2021.
"Frekuensi dan intensitasnya juga terus meningkat bahkan melompat. Kita akan mengalami multibencana dalam waktu bersamaan," ujar Presiden Jokowi, seperti dikutip Kabar Banten dar laman bmkg.go.id, Jumat, 30 Juli 2021.
Presiden Jokowi menyebut, fakta-fakta tersebut harus diantisipasi dengan menguatkan manajemen penanganan bencana dan meningkatkan kemampuan memitigasi bencana, agar mengurangi risiko korban jiwa, kerusakan, dan kerugian harta benda.
Jokowi meminta agar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat sinergi dan kolaborasi antara bmkg dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.
BMKG, kata Jokowi, harus mampu memberi layanan informasi dan data yang akurat yang dapat diperoleh dengan cepat dan mudah, sehingga bisa digunakan Kementerian, Lembaga dan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan dan merencanakan pembangunan.
Informasi dari BMKG sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah.
"Informasi dari BMKG seperti kekeringan, cuaca ekstrem, gempa bumi dan kualitas udara harus menjadi perhatian dan acuan bagi berbagai sektor dalam merancang kebijakan dan pembangunan. Kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus betul-betul sensitif dan antisipastif terhadap kerawanan bencana," ungkap Presiden Jokowi.
Baca Juga: Gempa Bumi dan Tsunami, BMKG Rilis Tahapan Peringatan Dini Tsunami, Berikut Langkah Evakuasi Darurat
Jokowi mengatakan, pekerjaan rumah BMKG adalah harus terus menghadirkan layanan informasi yang disertai inovasi-inovasi yang mengikuti perkembangan teknologi terbaru. BMKG harus meningkatkan adaptasi teknologi untuk melakukan observasi, analisis, prediksi, dan peringatan dini secara lebih cepat dan akurat.
Selain itu, Jokowi juga berpesan agar BMKG bersama BNPB terus meningkatkan kapasitas manajemen penangulangan dan adaptasi bencana, terutama di tingkat daerah.
Dari tingkat keluarahan/desa hingga provinsi, harus ada design manajemen yang jelas yang melibatkan pemerintah,swasta dan masyarakat sejak fase pra bencana , tanggap darurat, dan pasca bencana.
"Manajemen ini juga perlu disimulasi dan dilatih sehingga ketika terhadi bencana kita sudah sangat siap, langsung bekerja dengan cepat," ujarnya.
Di sisi masyarakat, kata Jokowi, kesiagaan dan ketangguhan mereka atas ancaman bencana perlu terus dtingkatkan dengan melakukan edukasi yang berkelanjutan, terutama kepada masyarakat di wilayah rawan bencana.
Menurut Jokowi, budaya kesiap-siagaan harus melembaga dalam keseharian masyarakat dengan juga memanfaatkan kearifan lokal yang sudah ada.
"Karena itu, saya minta BMKG bukan hanya menyampaikan informasi cuaca, iklim, gempa, tsunami yang lebih cepat dan dengan jangkauan yang lebih luas kepada masyarakat, tetapi bersinergi bersama BNPB mengedukasi masyarakat bagaimana bersiap menghadapi bencana, ujarnya.
“Masyarakat juga perlu diedukasi untuk mencari dan memanfaatkan informasi yang benar yang disediakan sumber resmi, sehingga tidak mudah terjebak dengan kabar dan berita bohong terkait bencana," lanjut Presiden Jokowi.***
