SERANG, (KB).- Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menginstruksikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) agar mengalokasikan dana desa (DD) untuk infrastruktur lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Hal itu dikarenakan saat ini masih banyak lembaga PAUD yang belum memiliki infrastruktur layak.
"Tadi saya sampaikan dari 1.018 lembaga PAUD yang ada nah ini kondisinya infrastruktur bangunan banyak yang belum memiliki. Kami mulai fokus dimasukan ke dana desa oleh pemdes agar masuk ke infrastruktur PAUD. Jadi berbagi dengan dindik," ujar Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah kepada Kabar Banten saat ditemui setelah menghadiri pelantikan pengurus Himpaudi Kabupaten Serang periode 2019-2023, di aula Tubagus Suwandi, Senin (6/1/2020).
Hadir dalam pelantikan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Asep Nugraha Jaya, Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Tarkul Wasyit, Asda II Pemkab Serang Adjat Gunawan dan Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum.
Tatu mengatakan, saat ini anggaran infrastruktur dari dana desa sudah dikurangi porsinya dan mulai beralih ke pemberdayaan masyarakat. Salah satunya bisa masuk melalui pemberdayaan guru PAUD.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga menyoroti soal insentif guru PAUD yang masih kecil. Total guru yang diberikan insentif ada 3.045 orang ditambah delapan guru Taman Kanak Kanak (TK). Total nilainya per tahun mencapai Rp 5,5 miliar. Angka ini cukup fantastis, namun karena jumlah yang diberi insentif banyak maka penerimaan per orangnya kecil.
"Mereka menyampaikan untuk ditingkatkan, nanti kita lihat anggaranya. Karena tujuan kami juga ingin berikan insentif pada para pendidik ini baik madrasah terus guru ngaji, PAUD dengan angka yang layak," katanya.
Ia mengatakan, dengan dilantiknya pengurus Himpaudi Kabupaten Serang periode 2019-2023, dirinya berharap mereka bisa bersinergi dengan dindik.
"Karena indikator pendidikan masuk skala prioritas kita untuk indeks pembangunan manusia (IPM). Pendidikan ini dari usia dini salah satunya," ucapnya.
Ketua Himpaudi Provinsi Banten Yayah Rukhyah berharap pemerintah desa mengaplikasikan aturan pengalokasian dana desa untuk PAUD tersebut.
"Karena kondisi sebenarnya guru PAUD itu betul betul mendedikasikan seluruh hidupnya untuk kepentingan anak usia dini. Dengan gaji yang sajuta (sabar jujur tawakal) itu, artinya kami berharap perhatian pemerintah di Kabupaten Serang dari dana desa harus betul betul di suarakan. Jangan sampai itu sudah ada dan tidak diaplikasikan dibawah," ujarnya.
Menurut dia, anggaran lima persen dari dana desa itu tidaklah banyak, akan tetapi bagi guru PAUD sangatlah luar biasa. Pertama bisa untuk alokasi membantu mengganti transport. Kedua bisa untuk perbaikan sarana prasarana PAUD yang kurang layak.
"Kami ingin menyuarakan dan mengawasi juga bahwa pelaksanaan anggaran desa itu bisa diaplikasikan di bawah," katanya.
Disinggung soal jumlah bangunan PAUD yang tidak layak, Yayah mengatakan, se Provinsi Banten sekitar 50 persen kondisinya belum memenuhi untuk belajar. Tapi namanya kondisi ini dari masyarakat bukan pemerintah, kalau pemerintah sudah dibangunkan gedung. “Kalau kita dari masyarakat jadi seadanya,” ujarnya.
Tapi, kata Yayah, dengan seadanya itu bukan digampangkan, melainkan harus terus ditingkatkan, baik dari sisi kualitas pembelajaran dan sarana prasarananya.
“Itu se Banten rata rata. Kita kan ada delapan kabupaten kota kecuali yang sudah maju Kota Tangsel dan Tangerang itu memang perhatian pemerintah sesuai karena anggaran lebih besar. Kalau kabupaten terutama Serang sarprasnnya harus ditingkatkan," ucapnya. (DN)*