Network
KABAR BANTEN - Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial (BST Kemensos) di wilayah Kota Tangsel (Tangerang Selatan) tidak mencakup seluruh keluarga miskin dan rentan di wilayah tersebut.
Pasalnya, dari 160 ribuan data yang diusulkan Dinas Sosial atau Dinsos Tangsel, hanya 90.173 Kepala Keluarga (KK) yang menerima BST Kemensos tahap 1 bulan Januari 2021 ini. Atau kurang lebih hanya 70 ribu KK dan lainnya terancam tak memperoleh bansos Covid-19.
"Usulan Pemkot Tangsel, total dari DTKS (Data Terpadu Keluarga Sejahtera) 53 ribu an dan Non DTKS sekitar 101.000. Jadi total kurang lebih 160 ribuan usulan. Yang diterima baru 90 ribuan, karena bertahap," kata Kepala Dinas Sosial Kota Tangsel, Wahyunoto Lukman dikonfirmasi Selasa, 12 Januari 2021.
Baca Juga : Cara Mendaftar BST Rp300 Ribu, Ini Prosedur dan Syarat yang Harus Dilengkapi
Wahyu mengaku, dalam proses usulan BST Kemensos yang dilakukan jajaran Dinsos Tangsel, mendapati sejumlah kendala dan hambatan, seperti deadline waktu penginputan, kendala server dan sebagainya.
"Kita dikasih tenggat waktu sampai minggu sekian, karena realisasi tidak bisa saling tunggu-menunggu. Agak susah, yang terakomodir itu terakhir yang kita usulkan. Termasuk 20 ribu data keluarga yang tadinya mendapat Bansos Pemprov Banten kita tarik BST Kemensos," tuturnya.
Wahyu mengakui, tugas menginput data penerima bansos tidaklah mudah, apalagi terjadi transformasi Kemensos dalam penyaluran bansos dalam bentuk pangan menjadi tunai Rp300 ribu.
Baca Juga : Buruan Mom! Hanya Bikin SKTM, Berkesempatan Dapat Bantuan Anak Sekolah Rp 4,4 Juta, Simak Caranya!
Ia mengatakan, sebanyak 90.173 warga Kota Tangsel penerima BST Kemensos itu, adalah mereka yang datanya sudah terinput sejak dini. Sementara, sekitar 70 ribu KK sisanya yang tidak menerima BST Kemensos, masuk dalam gelombang akhir penginputan data.
"90 Ribuan KK itu usulan dari awal, karena sejak tranaformasi dari bantuan pangan menjadi BST Kemensos, kita harus menginput data ke Kemensos sejak Akhir Desember 2020. Maka bertahap," ujar Wahyu.
"Mereka mengelola data se-nasional tentu kapasitas server dan lain-lain masih menjadi pertimbangan. Tentu yang lain-lain juga tetap masih terbuka terhadap perubahan-perubahan maupun penambahannya setelah pencairan bulan Januari, maka akan diproses lagi jika ada data yang memang valid belum diakomodir," lanjut Wahyu.
Baca Juga : Kabar Gembira Nih Ayah Bunda! Pengguna KKS Bisa Dapat Bantuan Rp4,4 Juta untuk Anak Sekolah
Selain kendala teknis tersebut, diakuinya, adanya data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terhapus dari data penerima BST Kemensos, karena juga terdata sebagai keluarga penerima bantuan lainnya dari Pemerintah.
"Karena tidak boleh doble juga. Tahap pertama itu, ada 9.000 data KK yang dikeluarkan setelah proses cleansing di Kemensos," ujar Wahyu.***
