Network
KABAR BANTEN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang mengajak Pemerintah Kota (Pemkot) Serang untuk berkolaborasi menganani persoalan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
Dengan cara bekerja sama dengan beberapa stakeholder dan solusi lainnya.
Ketua Komisi II DPRD Kota Serang Pujianto mengatakan, persoalan klasik bila pemerintah selalu beralasan karena tidak adanya anggaran.
Baca Juga: Sejumlah Manusia Silver di Kota Serang Terjaring Razia, Mayoritas di Bawah Umur
"Tapi memang saya tidak bisa memungkiri itu, bahwa Dinas Sosial memiliki anggaran paling kecil, bahkan terkecil. Maka di sini perlu adanya kolaborasi dengan legislatif," katanya, Kamis 11 Maret 2021.
Hal itu juga menunjukkan adanya suatu skema Pemerintah Kota (Pemkot) Serang yang dinilai kurang tepat dalam memberikan anggaran.
"Dalam hal ini selaku kuasa pengguna anggarannya adalah wali kota, itu tidak memprioritaskan terkait program-program sosial," ujarnya.
Baca Juga: Polres Serang Kota dan Pemkot Tingkatkan Pemantauan Daerah Rawan Gangguan Kamtibmas
Seharusnya, program sosial tersebut sejalan serta sebanding dengan program pembangunan dan infrastruktur.
"Bahkan pembangunan sumber daya manusia juga itu harus diprioritaskan. Termasuk program kemanusiaan, dan sosial, itu harus sebanding," ucapnya.
Menurut dia, Pemkot Serang hingga saat ini belum memprioritaskan kepentingan masyarakat.
Baca Juga: Dear ASN Pemkot Serang, Segera Lakukan Ini Jika Tidak Ingin Tambahan Penghasilan Ditangguhkan
Bahkan belum sesuai dengan harapan dan keinginan dari masyarakat itu sendiri, karena segala sesuatunya perlu dilakukan secara berbarengan.
"Tapi sampai hari ini, saya melihat secara langsung dari struktur APBD yang ada dan pengalokasian anggaran, saat ini yang dilakukan TAPD maupun tim badan anggaran belum sesuai dengan harapan masyarakat kecil. Karena APBD itu harus terasa di masyarakat, dan sampai hari ini itu belum terasa," ujarnya.
Sementara, untuk pembangunan infrastruktur jalan, hanya dirasakan oleh masyarakat kalangan menengah atas.
Baca Juga: Indonesia Power Ajak Pemkot Serang Kerja Sama Kelola Sampah, Diolah Jadi Sumber Energi Listrik
"Karena mereka memiliki kendaraan dan lain sebagainya. Tapi masyarakat kecil ini butuh sentuhan dan pembinaan, agar terlepas dari jeratan kemiskinan," kata dia.
Seperti sebagai contoh manusia silver di Kota Serang yang saat ini sedang ramai diperbincangkan.
"Mereka itu butuh pembinaan, maka harus ada sebuah konsepsi dari pemerintah bagaimana caranya untuk membina mereka. Namun karena keterbatasan anggaran ini tidak mungkin semua terakomodir," tuturnya.
Baca Juga: Anggota Geng Motor Tinggal Sekampung dengan Wakil Wali Kota Serang
Maka dari itu, Pemkot Serang harus melakukan sejumlah upaya dengan segala keterbatasan, sehingga tidak memakan banyak biaya untuk pembinaan.
"Konsepsinya harus jelas supaya tidak besar. Saya kira sangat sederhana, mari kita berkolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk menemukan solusinya," ujarnya.
Kepala Dinsos Kota Serang Moch Poppy Nopriadi mengakui bila persoalan PMKS yang terjadi merupakan tugas dari Dinsos.
Baca Juga: Hore! Ketua RT dan RW di Kota Cilegon Bakal Terima Honor Segini, 5 Bulan Bisa Beli Motor Nih!
"Memang betul, kami sadar itu dan memang itu tanggang jawab pemerintah kota. Tapi ya itu tadi, keterbatasan anggaran pemkot, dan kami Dinsos tidak memiliki anggaran untuk itu," katanya.
Bahkan sempat ditemukan beberapa orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) meninggal dunia, karena tidak ada anggaran pegawai Dinsos mengumpulkan dana pribadi untuk proses pemakaman.
"Karena itu kan kemanusiaan, ODGJ itu juga kita tidak tahu keluarganya siapa, makanya kami urunan pakai uang pribadi. Pemakaman itu biayanya lumayan," tuturnya.***
