Network
KABAR BANTEN - Pembangunan gerai usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon saat ini sudah mencapai sekitar 64 persen.
Gerai UMKM tersebut menjadi salah satu komponen penting dalam penuntasan kawasan kumuh di Kota Cilegon.
Asisten Koordinator Kota (Korkot) Cilegon Bidang Livelihood, Adi Firman Lutfi mengatakan, salah satu komponen dalam program kota tanpa kumuh (Kotaku) adalah peningkatan penghidupan masyarakat.
Atau dikenal sustainable livelihood untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.
"Maka, ke depan gerai UMKM ini akan difungsikan sebagai sentra promosi sekaligus pemasaran produk usaha dari kelompok masyarakat yang memiliki nilai potensi untuk dikembangkan," katanya, Rabu 15 September 2021.
"Sehingga berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat," ucap dia menambahkan.
Dia menjelaskan, istilah pembangunan yang menggambarkan kemampuan, kepemilikan sumber daya baik sosial maupun material.
"Kemudian, kegiatan yang dibutuhkan seseorang atau masyarakat untuk menjalani kehidupannya," ujarnya.
Baca Juga: 86 Jabatan Kosong, Wali Kota Cilegon Isyaratkan Segera Mutasi dan Rotasi
Menurut dia, penghidupan yang berkelanjutan akan terjadi bila masyarakat mampu menghadapi dan pulih dari tekanan serta guncangan.
"Seperti mengelola dan menguatkan kemampuan, kepemilikan sumber untuk kesejahteraan masyarakat saat ini maupun mendatang," tuturnya.
Tahun ini, dia mengungkapkan, Kota Cilegon mendapatkan dana bantuan masyarakat (BPM) infrastruktur livelihood atau penghidupan sebesar Rp700.000.000.
Dialokasikan untuk pembangunan gerai atau galeri UMKM di Kelurahan Mekarsari.
Proses konstruksinya pun sepenuhnya dilakukan secara swakelola melibatkan tenaga kerja masyarakat setempat.
"Dimana sesuai dengan harapan dari program untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 melalui kegiatan padat karya," ujar Adi.
Baca Juga: Penanganan Limbah Plastik, Ketua Forum Rektor Indonesia: Harus Ditangani dari Hulu ke Hilir
Perwakilan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Banten Shesia Vinasha menjelaskan, dalam keberlanjutan penanganan kumuh ada tiga aspek yang perlu diperhatikan.
"Pertama keberlanjutan Kelembagaan, keberlanjutan pendanaan, dan keberlanjutan infrastruktur. Hal itu penting dalam menangani kawasan kumuh di berbagai daerah, termasuk Kota Cilegon," katanya.
Dikatakan dia, ada beberapa strategi alternatif upaya yang dapat dilakukan dalam keberlanjutan kegiatan penanganan kumuh.
Seperti penguatan regulasi, yang didalamnya terdapat penyusunan Perda Kumuh dan Surat Keputusan (SK) Kumuh.
"Kemudian, penguatan kelembagaan seperti Pokja PKP dan pembentukan Forum PKP, serta BKM. Terus juga integrasi perencanaan dan pendanaan," ucapnya.
Selain itu, peningkatan kolaborasi dan integrasi Management Information Systems (MIS) dan Geographic Information Systems (GIS).
Baca Juga: Cuaca Ekstrem, BPBD Pandeglang Imbau Masyarakat Waspada Ancaman Longsor di Gunung Karang
Sementara itu, Ketua Pokja PKP Kota Cilegon Edhi Hendarto mengatakan, capaian pengurangan luasan kumuh di Kota Cilegon secara numerik dari tujuh indikator kumuh, pada 2016 sebesar 89,54 hektar.
"Namun saat ini tinggal menyisakan 37,66 hektar. Kondisi ini bisa tercapai hasil dari intervensi kegiatan program kotaku yang didukung penuh kegiatan kolaborasi yang disinergikan oleh Pokja PKP Kota Cilegon," tutur dia.
Menurut dia, penanganan permasalahan kawasan permukiman kumuh, dilakukan tidak hanya mengatasi kekumuhan yang sudah ada, namun juga mencegah timbulnya kekumuhan baru.
"Penanganan yang dapat dilakukan diantaranya, pencegahan, peningkatan kualitas, dan pengelolaan, yang dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan, serta permukiman secara berkelanjutan," ujarnya.***
