Network
KABAR BANTEN - Semenjak Covid-19 menyebar luas di Indonesia pada 2020 lalu. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten belum menganggarkan bantuan sama sekali pada penerima dampak pandemi tersebut.
Berbeda dengan tahun sebelumnya, bantuan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) masyarakat yang terdampak pendemi Covid-19 tahun angaran 2021 baru akan dirancang pada Badan Anggaran (Banggar) Pemprov Banten.
Rencana akan disalurkan dan disebar pada sejumlah Organisasi Pangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemprov Banten untuk membantu meringankan beban penderitaan masyarakat akibat terkena dampak pendemi Covid-19 dan diberlakukannya kebijakan PPKM.
Baca Juga: Penyaluran Bantuan Provinsi Baru Tahap Satu, Dinsos Kabupaten Serang Sampaikan Ini
Mendengar hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten Andra Soni mengatakan bahwa bantuan kepada masyarakat dengan sebutan JPS tersebut awalnya bernama Jaminan sosial rakyat Banten bersatu (Jamsosratu) pada tahun 2020.
Kemudian, lanjut Andra, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Sosial (Dinsos) menganggarkan program
Jamsosratu yang dianggarkan sebanyak 50 miliar diperubahan.
"Jadi semula hanya untuk yang terkena pemberhentian hubungan kerja (PHK), yang penyalurannya melalui Disnaker Banten, selanjutnya ada bantuan peningkatan produktifitas yang penyalurannya melalui Dinas Koperasi dan UMKM, terakhir bantuan berbentuk bantuan beras kepada masyarakat melalui Dinas Ketahanan Provinsi Banten," kata Andra Soni. Ahad, 19 September 2021.
Program bantuan sosial yang dianggarkan berupa Jamsosratu, diakui Andra, juga dianggarkan di anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
"Terkait bantuan sosial lain dianggarkan di BTT tersebut," ucapnya.
