Network
KABAR BANTEN – Hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2021 menyebutkan Banten termasuk provinsi yang berada di peringkat lima besar nasional angka stunting terbanyak.
Selain Banten, empat peringkat terbesar angka stunting yakni Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatera Utara.
Banten yang masuk lima besar angka stunting nasional diantaranya karena terdapat beberapa daerah perkotaan di Provinsi Banten yang tergolong dalam zona stunting kuning dan hijau.
Baca Juga: Hari Perempuan Internasional 2022, Cocok Untuk Story WhatsApp dan Cara Membuatnya
Zona tersebut diantaranya Kota Serang dan Kota Cilegon di kategori kuning serta Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang di kategori hijau.
Kemudian, salah satu kabupaten di Provinsi Banten berkategori zona merah yakni Pandeglang karena prevalensinya di atas 30 persen.
Bahkan, Pandeglang dengan prevalensinya mencapai 37,8 persen menduduki posisi nomor 26 dari 246 kabupaten/kota di 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi.
Selanjutnya, lima kabupaten dan kota di Provinsi Banten lainnya berstatus zona kuning dengan prevalensi 20 hingga 30 persen yakni Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon.
Sementara dua daerah yang berkategori zona hijau dengan prevalensi 10 sampai 20 persen adalah Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang.
Tidak ada satu pun kabupaten atau kota di Provinsi Banten berstatus biru yakni dengan prevalensi di bawah 10 persen.
Total keseluruhan jumlah balita kerdil di Provinsi Banten mencapai 294.862 balita.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo potensi demografi di Banten dengan mayoritas penduduk berumur muda serta keberadaan perguruan tinggi yang terbilang besar jumlahnya, menjadi potensi besar yang bisa dimanfaatkan untuk menekan angka stunting dari hulu hingga hilir.
“Dengan melihat kondisi aktual yang terjadi saat ini, Pemerintah Provinsi Banten ditagih komitmennya di tahun 2024 agar tidak ada kabupaten dan kota di wilayah Banten yang berstatus zona merah”. Status merah diberikan untuk daerah yang memiliki prevalensi stunting di atas angka 30 persen,” ujar Hasto sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) di salah satu hotel di Kota Serang Senin 7 Maret 2022.
Baca Juga: Tekan Angka Stunting, RCJ Cinere Beri Bantuan Gizi Ibu Hamil dan Balita
Diketahui, angka stuntimg di Indonesia masih tergolong tinggi. Berdasakan data SSGBI 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4 persen atau 5,33 juta balita.
Prevalensi stunting ini telah mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, Presiden RI Joko Widodo menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen di tahun 2024.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, untuk mencapai target 14 persen, maka setiap tahunnya perlu terjadi penurunan sekitar 3 persen.
Baca Juga: Kemenko PMK Sebut Kemiskinan Ekstrem Berkaitan dengan TBC dan Stunting
"Kita masih perlu upaya inovasi, agar terjadi penurunan sekitar 3 sampai 3.5 persen per tahun. Sehingga tercapai target 14 persen tahun 2024 sesuai dengan target Presiden berdasarkan RPJMN bisa tercapai," ujarnya dalam Rapat Tingkat Menteri Konvergensi Anggaran dalam Percepatan Penurunan Stunting, secara daring, pada Kamis 20 Januari 2022 lalu, sebagaimana dikutip Kabar Banten dari laman kemenko.pmk.go.id.
Untuk mencapai target itu, pemerintah akan memperkuat percepatan penurunan stunting melalui langkah-langkah intervensi. Di antaranya, akan ada langkah intervensi melalui Puskesmas dan Posyandu. Yakni memastikan intervensi pencegahan stunting pada perempuam sejak sebelum kelahiran dan sesudah kelahiran.
Intervensi sebelum kelahiran akan dilakukan program pendistribusian tablet tambah darah (TTD) untuk remaja putri, program tambahan asupan gizi untuk ibu hamil kurang gizi kronik, melengkapi Puskesmas dengan USG untuk mempertajam identifikasi ibu hamil.
Kemudian intervensi untuk pasca kelahiran juga dilakukan program untuk mendukung pemenuhan konsumsi protein hewani balita, merevitalisasi proses rujukan balita weight faltering dan stunting ke Puskesmas dari rumah sakit, serta merevitalisasi, melengkapi, mendegitalisasi alat ukur di seluruh Posyandu.
Selain itu juga dilakukan revitalisasi proses rujukan balita weight faltering dan stunting ke Puskesmas dari rumah sakit, penambahan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas untuk terapi gizi, perubahan aturan BPJS mengenai stunting di RS agar bisa dilayani, serta peningkatan imunisasi dasar dari 12 menjadi 14 jenis imunisasi.
Untuk melakukan itu semua dan mencapai target penurunan 14 persen, Muhadjir menyampaikan, perlu sinergi anggaran untuk penurunan stunting antar K/L, APBD provinsi dan kabupaten/kota sesuai indikator target yang telah ditetapkan dalam Perpres 72/2021.***
