Network
"Terlebih new normal dan maklumat berkumpul sudah dicabut. Jadi jangan kemudian apa-apa menjadi alasan covid. Kan ada prosedural covid yang bisa dilakukan," katanya.
Soal penyertaan modal tahap awal sebesar Rp 50 miliar yang masuk dalam APBD 2020, kata dia, belum bisa direalisasikan sampai Raperda tentang Penyertaan Modal rampung.
"Bahwa bagaimana pun ini harus selesai pembahasannya, karena BUMD Agro ini adalah salah satu amanah yang dituangkan dalam RPJMD," ucap Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten ini.
Pihaknya belum menerima kabar dari pemprov kapan catatan akan ditindaklanjuti.
"Belum, pansus menunggu. Ketua Pansus sudah menanyakan karena akan menjadi mentah jika tidak dilengkapi," tuturnya.
Sementara, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengatakan, pihaknya akan mempercepat proses pembentukan BUMD PT Agrobisnis Banten Mandiri. Dia mengakui, pembentukan PT Agrobisnis sempat terkendala oleh lelang jabatan direksi dan komisaris.
"Ya akan digenjot, akan kita percepat prosesnya karena kemarin kan lelang itu sudah. Proses lelang kelamaan kemarin," ujarnya.
Ia meyakini keberadaan BUMD itu akan bisa memperkuat pertanian di Banten. Sebab, peranannya akan membuat distribusi hasil pertanian di Banten lebih terkendali.
Meski demikian, pihaknya tetap memberdayakan pihak swasta dalam pelaksanaan program pertanian di Banten. Agar bisa bersinergi, pemprov akan mempersiapkan regulasinya.
"BUMD kan akan lebih leluasa. Bisa melakukan pengadaan beras, distribusi beras dan kebutuhan lainnya. Tidak hanya BUMD, swasta juga bisa bergerak (membangun ketahanan pangan) diregulasi oleh kita," katanya. (SN)*
