Network
Lebih lanjut Yan menegaskan, jika dalam waktu 30 hari setelah dilayangkannya P-17, penyidik tidak meresponnya. Maka pihaknya akan melayangkan P-20 atau pengembalian SPDP kepada penyidik Satreskrim Polres Pandeglang.
"Jika selama 30 hari tidak ada jawaban, kita akan layangkan P-20 atau pengembalian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)," tegasnya.
Sebelumnya telah diberitakan, bahwa Kepolisian Resort Pandeglang belum menetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengajuan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) yang diduga fiktif di Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Labuan.
Baca Juga: Kasus Dugaan Kredit Fiktif di Bank bjb, Polres Pandeglang Belum Tetapkan Tersangka
Wakapolres Pandeglang Kompol Andi Suwandi mengatakan, bahwa penyidik dari Satreskrim Polres Pandeglang telah melakukan ekspos berkas perkara dugaan kasus tersebut bersama dengan tim audit BPKP Jakarta.
"Jadi nanti penyidik dan tim audit BPKP buka berkas terkait dengan penghitungan kerugian negaranya. Setelah hasilnya keluar baru kita bisa melakukan penetapan tersangka," kata Andi kepada Kabar Banten melalui sambungan telepon, Selasa 4 April 2023.
Dikatakan Andi, penyudik mulai mengendus keterlibatan salah seorang oknum dari Kementrian dan BUMD dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi pengajuan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) yang diduga fiktif di Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Labuan.
"Kami sudah melakukan pemeriksaan saksi kurang lebih ada 18 orang, dari 18 orang itu, tidak menutup kemungkinan akan ada yang menjadi tersangka. Karena ada yang dari salah satu kementrian dan ada salah satu oknum dari BUMD," ungkapnya.
