Network
“Adapun kronologis perkara secara singkat berawal dari adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019. Yang tercantum dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2019 yang terdapat adanya sasaran perdagangan dalam negeri terbangunnya revitalisasi 5000 pasar rakyat dari tahun 2015-2019 di seluruh Indonesia,” tuturnya.
Baca Juga: Kejari Cilegon Awasi Rehab Lima Gedung Sekolah
Di tahun 2018, Kota Cilegon memperolah dana dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan yang salah satunya ada pembangunan Pasar Rakyat Grogol dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
“Setelah melalui proses tender pembangunan fisik Pasar Rakyat Grogol, lalu CV. Edo Putra Pratama ditentukan sebagai pemenang tender. Selanjutnya tersangka BA selaku PPK melakukan penunjukan kepada CV. Edo Putra Pratama untuk memulai pelaksanaan pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp1.808.465.700,- (satu miliar delapan ratus delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)," ucapnya.
Walaupun, kata dia, pada faktanya diketahui CV. Edo Putra Pratama seharusnya tidak layak menang tender karena tidak memenuhi syarat kualifikasi yang telah ditentukan. Bahkan terdapat dokumen yang palsu atau dipalsukan.
“Kemudian juga Tersangka TDM selaku PA dan Tersangka BA selaku PPK telah secara melawan hukum dan atau menyalahgunakan kewenangannya menyetujui pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Grogol tersebut dilaksanakan oleh pihak yang bukan merupakan personil sebagaimana tersebut dalam kontrak," ungkap Febby Gumilang.
“Demi memperlancar proses penyidikan, maka terhadap 3 tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari. Terhitung 9-29 Mei 2023,” ujar Febby Gumilang. ***
