Network
"Makanya kenapa saya ribut terus soal status ibu kota. Karena dalam undang-undang pemerintah daerah itu ada tugas pembantuan. Kalau sekarang banprovnya saja kecil. Kami berharap setelah perda itu keluar, ada kepedulian dari pemerintah pusat untuk mengeluarkan PP tentang Ibu Kota Banten berkedudukan di Kota Serang," tuturnya.
Misalnya, dikatakan dia, ada anggaran dari Pemerintah Pusat untuk ibu kota Banten dengan besaran yang lumayan besar, tapi dalam aturan masih belum ada kejelasan dan tidak disebutkan secara tegas kalau Kota Serang adalah ibu kotanya Banten, bisa saja pusat mengurungkan niatnya.
"Kalau status ibu kotanya saja tidak jelas, bagaimana bisa mendapatkan anggaran lebih (dari pusat). Jadi, kami DPRD minta agar aturan itu segera dibuat," ucapnya.
Baca Juga: Ratusan Honorer Pemkot Serang Pertanyakan Nasib dan Status Kepegawaian
Sejauh ini, Hasan Basri mengaku masih mempertanyakan kelayakan Kota Serang sebagai Ibu Kota Banten, karena dari sisi hukum dan kondisi infrastruktur yang ada saat ini masih belum mumpuni.
Apalagi, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Serang pun dinilai terlalu kecil.
"Saya setuju kalau Kota Serang belum (layak) jadi ibu kota, karena memang faktanya tidak layak. Walau pun secara historis layak, tapi secara hukum belum ada dasarnya, termasuk kondisinya," ujarnya.***
