Network
Menurut Hadi, alasan ingin direvisi karena nilai kenaikan yang ditetapkan PJ Gubernur Banten belum memenuhi kebutuhan hidup layak sesuai hasil survei lapangan.
"Belum mencukupi yang ditetapkan gubernur 1,5 persen, kita tolak jauh dari harapan buruh Kabupaten Serang," katanya.
Ia berharap Pj Gubernur Banten bisa keluar dari regulasi PP 51 dalam penetapan UMK 2024. Apabila tetap tidak direspon dan tidak berubah maka pihaknya akan terus melakukan aksi.
"Tanggal 11 kita akan lockdown atau libur nasional, atau seperti apa teknisnya yang jelas ketika tidak direspon 13-14 aksi ke Jakarta ke Kmenakertrans," ucapnya.
Aksi tersebut akan dilakukan secara nasional, pihaknya juga sudah menghubungi buruh Jabar dan Jatim untuk aksi Kamis 7 Desember 2023.
Baca Juga: Masyarakat Resah, Apa yang Sebenarnya Terjadi Terkait Pengungsi Rohingya di Aceh?
"Jadi secara nasional besok itu. Kalau PJ ada perubahan kita terima 5 persen tidak harga mati tapi sesuai kebutuhan hidup layak," katanya.
Ia mengatakan pada Rabu 6 Desember, buruh Kabupaten Serang juga telah menggelar aksi di Kawasan Modern Cikande. Sesuai surat yang dilayangkan ke Polda Banten bahwa buruh bakal aksi pada 6,7 dan 8 Desember.
"Tadi kita kampanye orasi apa tuntutan buruh Banten. Masing-masing federasi keluaran orasinya. Dari jam 9-12 siang," ucapnya.
Ketua Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang Asep Saefullah mengatakan, aksi yang akan dilakukan kembali para buruh adalah untuk meminta revisi SK gubernur terkait kenaikan UMK 2024 Kabupaten Serang.
