Network
KABAR BANTEN - Sejumlah daerah di Banten bersiap menghadapi resesi, dengan melakukan berbagai langkah dan program penyelamatan ekonomi. Di antaranya, mendorong sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, di antaranya menyiapkan beberapa langkah dalam menghadapi ancaman resesi di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Salah satunya tetap membiarkan pelaku usaha mikro dan menengah berusaha bergeliat.
Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan, ancaman resesi bukan hanya terjadi di Kota Serang. Akan Tetapi juga terjadi di seluruh Indonesia. Namun, Pemkot akan berupaya agar bisa terhindar dari jurang resesi.
"Pemkot Serang akan ada upaya untuk bisa tidak resesi. Artinya kita tetap akan memulihkan, terutama masyarakat pedagang yang selama ini juga kita tidak menyetop untuk berdagang, tapi hanya membatasi. Jadi pembatasan ini mudah-mudahan di Kota Serang tidak sampai resesi insya Allah," kata Syafrudin saat ditemui di Puspemkot Serang, Selasa 22 September 2020.
Meskipun PSBB terus berlangsung, upaya penyelamatan ekonomi dengan menumbuhkan industri kecil maupun industri menengah terus dilakukan. "Orang usaha tetap berjalan biasa, kemudian produksi UMKM tetap berjalan, pengembangan UMKM terus berjalan jadi tidak disetop," ucapnya.
Baca Juga : Triwulan II 2020, Ekonomi Banten Turun Hingga 7,40 Persen
Meski demikian, kata dia, pemkot belum bisa memberikan bantuan stimulus bagi para pelaku UMKM. Sebab, anggaran yang ada sangat minim. Namun, hal itu bisa saja dilakukan di APBD 2021. "Insya Allah ke depan paling, karena di perubahan ini tidak ada anggaran, 2021 insya Allah ada (stimulus)," kata orang nomor satu di Kota Serang itu.
Kemudian, ujar dia, upaya lainnya yang akan dilakukan Pemkot Serang dengan membentuk tim pemulihan ekonomi. Meskipun, ia mengklaim pertumbuhan ekonomi di Kota Serang masih berjalan baik. "Belum, baru ada wacana dari pusat tetap kita juga akan tindak lanjuti (tim pemulihan ekonomi). Pertumbuhan ekonomi di Kota Serang insya Allah tidak ada yang kelaparan, normal-normal saja," ujarnya.
Hal hampir serupa dilakukan Pemkab Serang yang mengutamakan penyelamatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam menghadapi adanya resesi ekonomi akhir September ini. Hal itu dikarenakan dampak ekonomi akan lebih berbahaya bagi masyarakat dibandingkan dampak kesehatan selama pandemi Covid-19.
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, pihaknya berupaya menyelamatkan UMKM. Dinas-dinas yang memiliki mitra UMKM bisa membantu UMKM mengalihkan produk yang dihasilkannya. "Misalnya tadinya jualan barang apa digeser ke produk yang dibutuhkan dalam kondisi pandemi, seperti masker, hand sanitizer, face shield pokoknya yang terkait dengan ini (pandemi Covid) dan diberi pelatihan," ujarnya.
Dirinya memastikan akan mengawal UMKM khususnya dalam hal pemasaran dan pelatihan. "Karena dampak terbesar di ekonomi, kan pusat juga selain melaksanakan penanganan pandemi pemulihan ekonomi juga satu paket enggak bisa dipisahkan," katanya.
Baca Juga : Hadapi Resesi, Pemkab Serang Utamakan Penyelamatan UMKM
Tatu menuturkan, adanya resesi ini sudah dipikirkan sejak awal adanya pandemi Covid-19 oleh jajaran pemda. Kenapa tidak melakukan pengetatan dalam penanganan Covid selama ini, salah satu sebabnya yakni harus memikirkan kondisi ekonomi daerah industri. Terlebih, Kabupaten Serang masih berada di zona kuning. "Karena persoalan ekonomi harus dipikirkan. Tidak hanya soal kesehatan," tuturnya.
Justru, kata dia, dampak terbesar dalam pandemi adalah ekonomi. Jika dampak kesehatan masyarakat sakit bisa diobati, sedangkan jika pendapatan yang terdampak akan sulit diatasi. "Kalau kesehatan mereka sakit diobati tapi kalau tidak punya pendapatan dampaknya kemana-mana," ucapnya.
Di ujung tanduk
Terpisah, Ketua Himpunan Pengusaha Putera Indonesia (HIPPI) Banten Syaeful Bahri mengatakan, pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) membutuhkan pertolongan pemerintah. Sebab, resesi yang melanda tanah air menyebabkan UKM di ujung tanduk.
"Menteri Keuangan Sri Mulyani kemarin sudah menerangkan, Indonesia sudah mengalami resesi hingga minus 3 persen. Maka itu, kami berharap pemerintah daerah, baik itu tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk segera menolong UMKM," katanya.
Ia mengatakan, mempertahankan pelaku UMKM dari keterpurukan mampu mengurangi dampak resesi. Mengingat, pada dasarnya UMKM mampu menyerap tenaga kerja cukup signifikan.
"Jangan fokus pada industri, sebab sektor industri sangat rentan terhadap dampak resesi. Berbeda dengan UMKM, selain mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, juga merupakan dasar dari perputaran ekonomi rakyat," ujarnya.
Baca Juga : PSBB Diperpanjang, HIPPI Banten Minta Pemerintah Selamatkan UKM
Menurut Syaeful, pemerintah perlu menggandeng perbankan yang berpengalaman dalam pembinaan UMKM. Sayangnya, ia menilai saat ini pemerintah menggandeng perbankan yang salah.
"Satgas penanganan Covid-19 kan ada yang fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat. Pada program itu, saya melihat pemerintah menggandeng perbankan yang kurang tepat. Padahal ada bank yang kapasitas KUR-nya cukup banyak. Tapi yang digandeng malah bank yang kurang fokus pada KUR," tuturnya.
Ia pun berharap agar pemerintah memberikan bantuan stimulus modal usaha untuk para UMKM. Selain itu juga ikut memberdayakan juga mempromosikan produk-produk UMKM.
Arahkan UMKM untuk memproduksi barang yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini. Misalnya masker dan hand sanitizer. Jika salah satu program pemerintah adalah membagikan masker dan hand sanitizer kepada masyarakat, gunakan produk para UMKM. Dengan begitu, para pelaku usaha akan terselamatkan," ucapnya.
Daya beli masyarakat menurun
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Banten memprediksi keadaan ekonomi Provinsi Banten pada triwulan III masih tumbuh negatif. Prediksi mengacu pada kondisi Banten yang masih menerapkan PSBB, sehingga berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.
Baca Juga : 2020, Ekonomi Banten Penuh Tantangan
Kepala BPS Banten Adhi Wiriana mengatakan, faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi atau pembentukan modal selain ekspor-impor.
"Resesi bisa terjadi jika selama 2 triwulan ini pertumbuhan ekonomi terkontraksi (tumbuh negatif), seperti kita tahu untuk triwulan II kita di Banten sudah tumbuh -7,40 persen sedangkan Nasional -5,42 persen," katanya.
Ia berharap, ekonomi Banten pada triwulan III akan membaik dalam arti tidak tumbuh negatif. "Mungkin secara nasional ekspor-impor masih tumbuh negatif jika dibanding tahun 2019. Investasi juga tumbuh negatif, dan paling penting konsumsi rumah tangga yang peranannya hampir 50 persen jika masih negatif juga, maka dipastikan triwulan III juga terkontraksi," ujarnya.
Keadaan ekonomi Banten pada triwulan III akan disampaikan BPS 5 November 2020. Saat ini pihaknya masih melakukan perhitungan. "Walaupun dari prediksi kita dengan diberlakukan PSBB se-Banten, masih terjadi deflasi. Dalam arti kata daya beli masyarakat belum naik, bisa jadi triwulan III kembali negatif," katanya.***
