Network
Sementara itu, meski isu lama, politik dinasti pada pilkada serentak gelombang keempat ini, masih terus eksis. Kemunculan calon kepala daerah yang memiliki pertalian darah dengan pejabat publik yang sedang memegang tampuk kekuasaan kian menjamur.
Tidak ada lagi keengganan atau perasaan pantas atau tidak. Ketiadaan norma hukum yang melarang politik dinasti, menjadi palu godam membenarkan praktik politik yang dalam banyak hal, mengganggu proses tumbuh kembangnya demokrasi yang sehat dan berkualitas.
Begitu pun keberadaan calon kepala daerah yang hanya satu pasang, jumlah sebarannya mengalami loncatan cukup tinggi. Pada 2015 lalu hanya ada tiga daerah dari 269 wilayah yang melakukan pilkada, yang ada calon tunggal.
Jumlah ini kemudian mengalami penambahan sebanyak sembilan pasang pada 2017. Melonjak lagi pada pemilihan gelombang ketiga 2018, dari 171 wilayah yang menggelar pilkada sebanyak 16 daerah harus melakukannya dengan satu pasangan calon.
Payung Hukum
Pembahasan dampak pilkada dengan satu pasangan calon bagi masyarakat pemilih dan demokrasi sendiri sudah lama. Sampai saat ini pun sesungguhnya persoalan calon tunggal belum dan tidak akan berhenti.
Keberadaanya dianggap merusak esensi dari demokrasi elektoral yang mengharuskan adanya kompetisi dan adu visi, misi, strategi memajukan daerah. Persaingan tercipta jika ada lebih dari satu pasang calon yang sama-sama aktif. Dari sana masyarakat pemilih bisa melihat perbandingan diantara kontestan. Karena Semakin banyak pesaing semakin baik. Masyarakat punya banyak alternatif pilihan.
Baca Juga : Pilkada Serentak 2020, KPU Banten Peringatkan Bapaslon
Itulah demokrasi elektoral. Menyuguhkan banyak pilihan yang baik untuk dipilih satu yang terbaik. Terbaik bagi masyarakat dimana pemilihan itu berlangsung. Karenanya ketika calon tunggal semakin digemari dan bersemi, dalam pandangan penentangnya, itu adalah wujud dari telah dibajaknya demokrasi.
