Network
KABAR BANTEN - Risalah dan Perundang Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Serang menyebutkan ada sebelas peraturan Daerah atau perda yang masih mandek di Provinsi Banten.
Sebelas perda dari Kabupaten Serang tersebut sedang tahap evaluasi di provinsi akan tetapi tak kunjung selesai.
Dari sebelas Perda Kabupaten Serang yang mandek di Provinsi Banten tersebut diantaranya ada yang sejak 2021.
Kepala Bagian Risalah dan Perundang Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Serang Ilham Perdana mengatakan, semua Raperda yang dibahas 2023 sudah selesai di Kabupaten Serang.
Hanya saja saat ini masih ada 11 perda yang mandek evaluasi di provinsi.
"Ada yang sejak 2021 termasuk perda desa," ujarnya kepada Kabar Banten saat ditemui di kantornya, Rabu 20 Maret 2024.
Ke sebelas perda tersebut yakni perda desa tahun 2021, perda pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh tahun 2021, perda keolahragaan tahun 2021, perda pendanaan penyelenggaraan pendidikan pesantren tahun 2022, perda bantuan dana dan beasiswa pendidikan tahun 2022.
Kemudian perda usaha mikro dan kecil di Kabupaten Serang tahun 2022, perda percepatan pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Serang tahun 2022, perda desa wisata tahun 2022, perda warisan budaya dan adat istiadat Kabupaten Serang tahun 2022, perda penyelenggaraan ketahanan pangan tahun 2022, dan perda pengembangan ekonomi kreatif tahun 2023.
Ilham mengatakan, evaluasi perda tersebut bukan lagi hak Pemkab Serang.
Pemkab hanya bisa mengupayakan bagaimana caranya agar perda. Usa terselesaikan.
