Network
SERANG, (KB).- Dewan Kota Serang menegur Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang Syafrudin-Subadri Usuludin, karena masih beraktivitas dalam kegiatan yang melibatkan kerumunan massa, seperti menghadiri undangan warga dalam acara Isra Mikraj. Pimpinan daerah tersebut dinilai tidak memberi contoh yang baik dalam pencegahan Covid-19.
Kritikan terhadap Syafrudin dan Subadri atas kegiatannya di tengah masyarakat dalam kegiatan keagamaan tersebut, juga ramai di media sosial (medsos). Belakangan, DPRD Kota Serang juga menegur dan meminta keduanya untuk tidak lagi menghadiri kegiatan yang melibatkan banyak orang atau kerumunan warga.
Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi juga meminta wali kota dan wakil wali kota tidak lagi menghadiri kegiatan yang mengundang keramaian.
"Kita juga kan gak sadar kepala daerah kena apa gak kita gak tahu, lalu bersalaman dengan ratusan orang. Tidak sadar itu percepatan perkembangan virus, kita jaga-jaga juga," kata Budi Rustandi, Senin (23/3/2020).
Menurut dia, masukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga meminta kegiatan Isra Mikraj ditunda terlebih dahulu. Namun, untuk Salat Jumat berjamaah masih bisa dilaksanakan di Kota Serang karena masih dalam status waspada.
"Kalau masukan kita (jangan menghadiri Isra Mikraj), tapi kalau masih (menghadiri) urusan dia lah. Yang penting kita sudah ngasih masukan, Pak Subadri tadi sudah di ruangannya saya omongin, kita kan gak tahu, mau wali kota, kapolres, presiden kalau kena ya pasti kena," ucapnya.
Hal hampir senada dikatakan anggota DPRD Kota Serang Rizky Kurniawan. Sebagai pimpinan daerah, menurut dia, seharusnya ikut menyukseskan kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan virus corona. Apalagi, kebijakan itu dilakukan untuk melindungi warga dari penyebaran virus yang perkembangannya sangat mengkhwatirkan banyak orang.
"Kita tahu bersama bahwa untuk mencegah penyebaran virus corona, masyarakat diimbau untuk selalu memperhatikan social distancing untuk mengurangi peluang penularan virus. Kan lucu, sementara pegawai diliburkan untuk mengurangi risiko penyebaran virus corona, tapi masih melakukan kegiatan yang justru resistensi dengan kebijakan tersebut," tuturnya.
Jika tujuannya masih berkegiatan seperti itu untuk sosialisasi terkait virus corona, menurut dia, masih banyak cara lain yang bisa dilakukan.
"Kan bisa kirim surat ke camat, lurah, untuk disebarkan hingga tingkat RT dan RW. Atau pihak terkait seperti BPBD untuk menerjunkan petugasnya keliling memberikan imbauan dan edukasi melalui pengeras suara menggunakan kendaraan. Jadi jangan sampai tujuannya menyosialisasikan kepada warga agar terhindar dari virus corona, justru dilakukan dengan cara yang membuat masyarakat berisiko terkena," ucapnya.
