Network
SERANG, (KB).- Fraksi PDIP DPRD Banten meminta Gubernur Banten menjelaskan tentang perusahaan daerah PT Banten Global Development (BGD) yang dinilai seperti tidak ada. Padahal, modal daerah yang diberikan kepada PT BGD sudah terbilang cukup besar.
Hal tersebut mencuat dalam rapat paripurna agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Nota Pengantar Gubernur Mengenai Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019, di Gedung DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis (25/6/2020).
Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Banten H. Jamin mengatakan, PT BGD diharapkan dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dengan cara melibatkan pelaku UMKM dalam melaksanakan usahanya.
"Tentu dengan harapan dapat secara langsung meningkatkan usaha mereka. Namun ternyata hingga saat ini hal tersebut belum nampak. Kami berharap kepada gubernur untuk dapat segera mengevaluasi baik dari keberadaannya, direksinya, maupun usaha yang dilaksanakan," katanya.
Baca Juga : Atas Kondisi Bank Banten, PT BGD tak Bisa Berbuat Banyak
Pihaknya juga meminta Gubernur Banten menjelaskan terkait realisasi pembiayaan nol persen dari anggaran sebesar Rp 131 miliar. Harusnya, kata dia, anggaran tersebut digunakan untuk penyertaan modal kepada Bank Banten tahun 2019.
"Alih-alih Gubernur Banten menyelesaikan tanggung jawab penyertaan modalnya ke Bank Banten, yang terjadi malah pada tahun 2020 Gubernur Banten memindahkan rekening kas umum daerah (RKUD) dari Bank Banten ke BJB," tuturnya.
Atas kebijakan tersebut, DPRD secara kelembagaan turut menjadi tergugat kedua atas aduan masyarakat Banten di Pengadilan Negeri Serang tentang pemindahan RKUD dari Bank Banten ke BJB.
"Padahal, sesuai fungsinya DPRD Banten telah melakukan pengawasan dan kesepakatan penganggaran terhadap penyertaan modal pada Bank Banten," ujarnya.
