Network
BMKG, kata Jokowi, harus mampu memberi layanan informasi dan data yang akurat yang dapat diperoleh dengan cepat dan mudah, sehingga bisa digunakan Kementerian, Lembaga dan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan dan merencanakan pembangunan.
Informasi dari BMKG sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah.
"Informasi dari BMKG seperti kekeringan, cuaca ekstrem, gempa bumi dan kualitas udara harus menjadi perhatian dan acuan bagi berbagai sektor dalam merancang kebijakan dan pembangunan. Kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus betul-betul sensitif dan antisipastif terhadap kerawanan bencana," ungkap Presiden Jokowi.
Baca Juga: Gempa Bumi dan Tsunami, BMKG Rilis Tahapan Peringatan Dini Tsunami, Berikut Langkah Evakuasi Darurat
Jokowi mengatakan, pekerjaan rumah BMKG adalah harus terus menghadirkan layanan informasi yang disertai inovasi-inovasi yang mengikuti perkembangan teknologi terbaru. BMKG harus meningkatkan adaptasi teknologi untuk melakukan observasi, analisis, prediksi, dan peringatan dini secara lebih cepat dan akurat.
Selain itu, Jokowi juga berpesan agar BMKG bersama BNPB terus meningkatkan kapasitas manajemen penangulangan dan adaptasi bencana, terutama di tingkat daerah.
Dari tingkat keluarahan/desa hingga provinsi, harus ada design manajemen yang jelas yang melibatkan pemerintah,swasta dan masyarakat sejak fase pra bencana , tanggap darurat, dan pasca bencana.
"Manajemen ini juga perlu disimulasi dan dilatih sehingga ketika terhadi bencana kita sudah sangat siap, langsung bekerja dengan cepat," ujarnya.
Di sisi masyarakat, kata Jokowi, kesiagaan dan ketangguhan mereka atas ancaman bencana perlu terus dtingkatkan dengan melakukan edukasi yang berkelanjutan, terutama kepada masyarakat di wilayah rawan bencana.
