KABAR BANTEN - Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, M. Nizar mengaku sudah melakukan kunjungan ke Sekolah-sekolah, sebelum adanya wacana kebijakan belajar tatap muka bagi SMA dan SMK sederajat.
Nizar menjelaskan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan beberapa dinas terkait untuk persiapan belajar tatap muka bagi SMA dan SMK di Banten.
"Beberapa kali sudah ke perwakilan sekolah yang jadi wilayah Provinsi melihat kesiapan secara Protokol Kesehatan (Prokes) sudah siap untuk belajar tatap muka," kata Nizar.
Baca Juga: Empat Daerah di Banten Boleh Belajar Tatap Muka, Begini Aturannya
Namun, dikatakan Nizar, belajar tatap muka itu semua bakal batal terjadi jika belum mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan.
Meskipun Kementerian Kesehatan atau Kemenkumham yang mengontrol situasi pandemi Covid-19 ini telah membolehkan bagi suatu daerah yang berada di PPKM Level 3.
"Tapi kan kembali keputusan mengacu pada aturan-aturan yang secara matang. Sampai dengan alur masuk dan keluar siswa juga diperhatikan," ujar Nizar.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Meningkat, Dindikbud Banten Evaluasi Rencana Penerapan Belajar Tatap Muka
Nizar mengungkapkan, dirinya sering mendapatkan keluhan dari keluarga atau orang tua yang menginginkan kebijakan belajar tatap muka kembali digelar.
Dengan alasan, belajar secara daring ini dianggap tidak efektif.
"Ini merupakan aspirasi masyarakat, tapi ada juga yang masih mengkhawatirkan. Karena ini bukan menyoal pendidikan saja, bisa di sektor sosial, budaya, dan tingkat kualitasnya," tutur Nizar.
Baca Juga: Belajar Tatap Muka di Kota Serang Tunggu SK Wali Kota
Bulan lalu, diakui Nizar, pihaknya telah menekan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk mempercepat vaksinasi.
Guna kebijakan belajar tatap muka ini lekas dicanangkan kembali. Dan orang tua tidak khawtir lagi dengan kualitas pendidikan yang dianggap menurun.
"Kekhawatiran ini perlu ditampung, juga perlu diberikan solusi. Tapi tidak bisa secara sepihak saja, namun dengan bersamaan," ucapnya.
Baca Juga: Kerinduan Siswa, Guru hingga Orangtua di Kota Serang Menanti Belajar Tatap Muka
Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengatakan, kegiatan belajar mengajar di daerah yang menerapkan PPKM Level 4 masih dilakukan secara daring.
"Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten dengan kriteria Level 3, pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas," kata WH.
Baca Juga: Dindikbud Kabupaten Serang Persiapkan Belajar Tatap Muka
Dijelaskan WH, keputusan pembelajaran tatap muka terbatas sesuai Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.
"Bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50 persen," kata Wahidin.
Untuk satuan pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MILB) Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Madrasah Aliyah luar biasa (MALB) kapasitas maksimal boleh 62 persen sampai dengan 100 persen dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter.
"Untuk PAUD maksimal 33 persen dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas," jelas Wahidin.
Baca Juga: Belajar Tatap Muka di Sekolah, Gubernur Banten: Kalau Sudah Siap, Silakan Dimulai
Wahidin menambahkan, untuk wilayah Tangerang Raya yakni Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 16 Agustus 2021.
Sedangkan wilayah lainnya yakni, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Lebak menerapkan PPKM Level 3.
Keputusan itu sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, 3 dan 2.***