Network
Senada, Humaeroh mengatakan hal yang demikian. Menurutnya lebih baik tidak ada sekolah tatap muka jika tanggung jawabnya dibebankan kepada wali murid.
"Dari pada nanti kalau kenapa-kenapa orangtua yang disalahkan, mending tidak usah dilaksanakan sekolah tatap muka," tuturnya.
Meski demikian, dia sendiri mengaku belum melihat bagaimana isi surat persetujuan tersebut.
Baca Juga: Kode Keras Presiden ke Mendagri: Ingatkan Lagi Kepala Daerah Soal Prokes
"Baru katanya, tapi beberapa orangtua murid juga pada enggak mau kalau seperti itu. Sebenarnya kabar ini saya dapat sudah cukup lama, sekitar dua minggu lalu. Tapi saya tidak setuju kalau seperti itu," ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang Wasis Dewanto mengatakan, surat persetujuan tersebut bukan ditujukan untuk melimpahkan tanggung jawab kepada orangtua sepenuhnya.
Baca Juga: Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19, Wali Kota Tangerang: ASN Harus Jadi Contoh
"Melainkan tanggung jawab orangtua untuk memastikan anaknya menerapkan protokol kesehatan ketika berangkat sekolah dari rumah," tuturnya.
Seperti memakaikan masker, memberikan bekal antiseptik, hingga mengantarkan anaknya sekolah agar benar-benar dapat dipastikan aman dari paparan virus.
"Jadi seperti itu, apa saja yang harus disiapkan oleh orangtua ketika anaknya mau berangkat ke sekolah. Dan memastikan anaknya tidak tertular di perjalanan dari rumah ke sekolah. Kalau tanggung jawab, tentu kita bersama," ujarnya.
