Network
Disinggung soal sanksi, ia mengatakan, saat ini sudah berjalan di satgas yang didalamnya ada juga kepolisian, TNI dan Satpol PP. Namun menurut dia masih belum efektif peran sanksi tersebut.
Baca Juga: Antisipasi Covid-19, Pemerintah Larang Perayaan Tahun Baru, Pengetatan Mulai 18 Desember
"Masyarakat ketika keluar dari rumah masuk kerumunan masih lepas gini. Kesadaran masyarakat butuh dibina oleh semua pihak semua harus menegur semuanya ketika ada masyarakat keluar rumah tidak pakai masker agar risi kalau dibiarkan mereka merasa nyaman," katanya.
Baca Juga: Update 20 Negara Tertinggi Kasus Corona 15 Desember 2020
Sementara, Kepala Dinkes Kabupaten Serang drg Agus Sukmayadi mengatakan, bila disebutkan penyebab langsung kenaikan kasus terkonfirmasi positif sebagai klaster pilkada menurut dia masih perlu dilakukan pelacakan secara saksama.
Baca Juga: Terbanyak dari Kabupaten Tangerang, 69 Perusahaan Tak Mampu Bayar UMK 2021
"Tetapi bila kenaikan kasus akibat banyaknya KPPS yang terkonfirmasi positif sebelum pilkada berlangsung, memang benar. Untuk melihat apakah ada peningkatan kasus di masyarakat setelah pilkada berlangsung, masih harus dilakukan pelacakan terhadap masyarakat sekurangnya tujuh hari setelah pilkada berlangsung," ujarnya.
Baca Juga: 2021, Kemensos Pastikan Bansos Covid-19 Jalan Terus
Agus menjelaskan, saat ini pelacakan terhadap kontak erat di masyarakat tetap dilakukan. Sedangkan untuk penyelengara yang telah dinyatakan terkonfirmasi positif sebelum pilkada serentak 2020 sudah dilakukan isolasi mandiri sebab statusnya Orang Tanpa Gejala (OTG).
"Dan pihak KPU tentunya tidak mempekerjakan yang bersangkutan saat pemungutan suara. Dan sesuai protap, bagi OTG setelah isolasi mandiri dilakukan selama kurang lebih 14 hari, bila tidak ada gejala atau keluhan, dapat dinyatakan sembuh tanpa swab-PCR ulang," katanya.***
