Network
Jika dihitung Data Pemilih Pindahan (DPPH) itu dihitung partisipasi pemilih di angka 62 persen. Namun pemilih pindahan tidak bisa dijadikan bagian dari prosentase karena orang-orang Tangsel juga cuma pindah antarkecamatan dan kelurahan.
“Kalau kami tidak hitung golput. Urusan KPU surat suara sah dan tidak sah,” kilah Taufik.
Baca Juga : Pilkada Kota Tangsel 2020: Sosok Airin Dibalik Terjungkalnya Dua Keluarga Pembesar Negeri Ini?
Sementara itu, tim pemenangan Muhamad-Saraswati Djojohadikusumo menolak hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Kota Tangsel 2020. Pasangan calon nomor urut 1 ini akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Yang pertama banyak kita temukan kejanggalan pada proses rekapitulasi yang mengakibatkan banyak kesalahan dan perbaikan,” ujar juru bicara tim Muhamad-Saraswati Djojohadikusumo, Drajat Sumarsono.
Kedua, kata dia, tim Muhamad-Saraswati Djojohadikusumo masih menemukan terkait kegiatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya netral, tapi terindikasi ada gerakan dukungan paslon nomor 3 Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan.
Baca Juga : Tak Puas Hasil Pilkada, Paslon Bisa Gugat ke Mahkamah Konstitusi, Ini Syaratnya
“Ketiga menyayangkan sikap lurah-lurah yang salah satunya ditunjukkan oleh Lurah Saidun yang melakukan politik sara yang mendelegitimasi paslon nomor urut 1,” ujar Drajat.
Sesuai prosedur, ungkap Drajat, pendaftaran sengketa hasil penghitungan suara ke MK dibuka ruang 3X24 jam mulai putusan pleno dilaksanakan. Tim hukum Muhamad-Saraswati Djojohadikusumo kini masih merumuskan gugatan.
Drajat memastikan pengajuan gugatan merupakan hak setiap warga negara yang diatur oleh konstitusi. Karena itu, pihaknya sangat optimis gugatan kubunya dapat dikabulkan oleh MK. “(Daftar) paling lambat Selasa, tapi Insya Allah sebelum Selasa,” ujar Drajat.***
